Ketua KPK Tegur Kepala Daerah: Jangan Jadi Pemimpin yang Minta Dipuja dan Disembah

JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengingatkan para kepala daerah agar menjalankan amanah jabatan dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, seorang pemimpin tidak seharusnya menempatkan diri sebagai sosok yang harus selalu dihormati, dipuja, apalagi disembah.

Pernyataan itu disampaikan Setyo usai menghadiri rapat kolaborasi pencegahan korupsi bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (24/7/2026).

Baca Juga:

• Pimpinan Jampidsus Berganti, Jaksa Agung Pastikan Kasus Febrie Adriansyah Tak Terpengaruh

Dalam kesempatan tersebut, Setyo menyoroti bahwa penyalahgunaan wewenang kerap berawal dari cara pandang seorang pemimpin terhadap kekuasaan yang dimilikinya.

"Karena kalau sudah faktor kekuasaan yang dikedepankan, maka nanti menjadi kewenangan kekuasaan dan bisa menimbulkan penyalahgunaan dari berbagai macam gitu," kata Setyo.

Ia menilai kepala daerah seharusnya tetap menjadi bagian dari masyarakat dan tidak membangun jarak dengan warga yang dipimpinnya.

"Itu (pemimpin daerah) harus juga menjadi masyarakat juga. Bukan memposisikan secara eksklusif gitu apa-apa minta misalkan mohon maaf dilayani, dihargai, bahkan mungkin dipuja, disembah, dan lain-lain itu juga sudah bukan waktunya lagi gitu," ujarnya.

Menurut Setyo, orientasi utama seorang kepala daerah adalah membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jika tujuan tersebut tidak tercapai, kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah bisa menurun.

"Segala sesuatunya orientasinya adalah pada pembangunan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Nah kalau sudah ini terjadi maka yang akan dikhawatirkan timbulnya adalah sebuah krisis kepercayaan ya," sebutnya.

Ia menambahkan, masyarakat akan kehilangan kepercayaan apabila kepala daerah tidak menjalankan tugas secara optimal atau terlalu lama meninggalkan wilayah yang dipimpinnya.

"Banyak hal masyarakat kemudian tidak percaya lagi dengan kepala daerahnya, apalagi kemudian kepala daerahnya meninggalkan tempat, meninggalkan tempatnya juga cukup lama gitu," tambah Setyo.

Selain itu, Ketua KPK juga menyoroti hubungan yang tidak harmonis antara kepala daerah dan wakil kepala daerah di sejumlah wilayah.

Menurutnya, konflik internal di pemerintahan daerah dapat menghambat jalannya pelayanan publik dan pembangunan.

"Saya mendapatkan banyak informasi ada kepala daerah yang kemudian tidak harmonis dengan wakilnya dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam sumber-sumber penyebabnya mungkin diawali dengan friksi sampai kemudian konflik," katanya.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah upaya KPK bersama Kementerian Dalam Negeri memperkuat langkah pencegahan korupsi di daerah, menyusul masih adanya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.* (d/ad)

Pimpinan Jampidsus Berganti, Jaksa Agung Pastikan Kasus Febrie Adriansyah Tak Terpengaruh

Usai Maraknya OTT Kepala Daerah, Kemendagri-KPK Bergerak Bentuk 10 Klaster Antikorupsi

Mendagri Tito: Tingginya Biaya Politik Jadi Salah Satu Akar Korupsi Kepala Daerah

Kasus Febrie Adriansyah Jadi Ujian Kejagung, Deni Kailimang: Dibutuhkan Sosok Seperti Baharuddin Lopa

Kapolda Aceh dan Ombudsman Perkuat Sinergi, Dorong Pelayanan Publik yang Lebih Profesional

Jaksa Agung Tegaskan Kasus Febrie Adriansyah dan Don Ritto Tetap Ditangani Tim 9 Kejagung