Nadiem ke Hakim Banding: "Jangan Takut Bebaskan yang Tak Bersalah", Singgung Kejanggalan Sidang Chromebook

JAKARTA - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim berharap majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memeriksa kembali seluruh fakta persidangan dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Harapan itu disampaikan saat menghadiri sidang perdana banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Sebelum sidang dimulai, Nadiem meminta majelis hakim memberikan kesempatan menghadirkan saksi maupun ahli baru agar perkara tersebut dapat dinilai secara lebih objektif.

"Harapan besar saya sangat jelas bahwa dalam persidangan banding ini akan diberikan kesempatan untuk mengulang lagi beberapa fakta-fakta persidangan dan juga membuka kesempatan untuk saksi-saksi baru, saksi ahli yang bisa memberikan perspektif yang lebih jelas," ujar Nadiem.

Baca Juga:

• Nadiem Hadiri Sidang Banding Kasus Chromebook, Harap Fakta Baru Terungkap

Menurut Nadiem, selama persidangan di tingkat pertama terdapat banyak kejanggalan yang dinilai perlu diperiksa kembali oleh majelis hakim banding.

"Sepertinya di Pengadilan Negeri sudah begitu banyak kejanggalan yang terjadi, begitu banyak pelanggaran etika dan moralitas," katanya.

Nadiem juga menyinggung hasil pemeriksaan Komisi Yudisial (KY) yang sebelumnya mengumumkan adanya dugaan pelanggaran etika dalam persidangan yang dijalaninya. Ia menilai temuan tersebut memperkuat apa yang selama ini disampaikan tim kuasa hukumnya.

"Saya juga mengapresiasi Komisi Yudisial yang baru saja mengeluarkan pengumuman bahwa ada ditemukan pelanggaran etika di dalam sidang saya," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Nadiem mengaku proses hukum yang dijalaninya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ia bahkan mengklaim dirinya ditahan tanpa didukung alat bukti yang cukup.

"Sekarang bisa bayangkan bahwa kami mengalami suatu sidang di mana saya dipenjara tanpa bukti satupun, kerugian negara saya dibuat setelah saya dipenjara," ujarnya.

Tak hanya itu, Nadiem juga mempersoalkan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menyebut dirinya memperkaya Google melalui proyek pengadaan Chromebook.

Menurut Nadiem, Google tidak pernah menjadi pihak dalam proses pengadaan laptop tersebut.

"Saya dituduh dalam keputusan bersalahnya memperkaya Google. Padahal, Google tidak terlibat dalam pengadaan Chromebook," kata Nadiem.

Ia mengungkapkan tim kuasa hukumnya sempat berupaya menghadirkan pihak Google sebagai saksi di persidangan. Namun, permintaan tersebut disebut ditolak oleh jaksa penuntut umum.

"Pas kami undang pun ditolak oleh jaksa penuntut umum, tidak mau mereka kehadiran Google," imbuhnya.

Menjelang sidang dimulai, Nadiem kembali berharap majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dapat memeriksa seluruh fakta persidangan secara cermat dan mengambil putusan berdasarkan keyakinan hukum.

"Harapan besar saya kepada ketiga hakim di Pengadilan Tinggi ini adalah agar mereka membuka mata mereka, agar mereka benar-benar mendalami fakta persidangan."

Ia juga berharap hakim tidak ragu membebaskan terdakwa apabila memang tidak terbukti bersalah.

"Saya harap sekali ketiga hakim ini tidak takut membebaskan orang yang tidak bersalah," tegasnya.

Vonis 10 Tahun Penjara

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 10 tahun penjara terhadap Nadiem Anwar Makarim dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook.

Selain hukuman penjara, Nadiem juga dijatuhi denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp809 miliar. Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama lima tahun.

Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang sebelumnya meminta hukuman 18 tahun penjara dan pembayaran uang pengganti sebesar Rp5,680 triliun.

Dalam putusan itu, hakim anggota Andi Saputra menyampaikan dissenting opinion atau pendapat berbeda. Menurutnya, alat bukti yang diajukan jaksa belum cukup membuktikan adanya niat jahat (mens rea) maupun perbuatan melawan hukum (actus reus) yang dilakukan Nadiem.

Andi juga menilai penandatanganan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Selain itu, tidak ditemukan bukti adanya permufakatan jahat dengan terdakwa lain maupun bukti yang menunjukkan percakapan di grup WhatsApp sebelum Nadiem menjabat sebagai menteri merupakan kesepakatan untuk melakukan tindak pidana.* (k/dh)

Nadiem Hadiri Sidang Banding Kasus Chromebook, Harap Fakta Baru Terungkap

Nadiem Makarim Melawan! Laporkan Empat Hakim ke KY dan Ajukan Banding

Kuasa Hukum Nadiem Bongkar Kejanggalan Putusan Hakim Kasus Chromebook, Fakta Sidang Disebut Diabaikan

Menkum: Hakim Tak Tanya Sikap Nadiem Usai Vonis, Hak Banding Tetap Terjamin

Dugaan Harta Rp4,87 Triliun Nadiem Makarim, Akankah Kasus Berlanjut ke Penyidikan TPPU? Ini Respons Kejagung

Kejagung Banding Vonis 10 Tahun Nadiem Makarim dalam Kasus Korupsi Chromebook