81 Tahun Merdeka, Perempuan Paramadina: Baru 17 Persen Perempuan Duduki Posisi Puncak Strategis

JAKARTA – Delapan puluh satu tahun Indonesia merdeka, perempuan dinilai masih menghadapi sejumlah tantangan untuk mendapatkan ruang yang setara dalam menentukan arah pembangunan nasional. Persoalan tersebut dibahas dalam webinar "Refleksi Kemerdekaan oleh Perempuan Paramadina: Bidang Ekonomi dan Sosial Politik" yang digelar Universitas Paramadina pada Jumat (14/8/2026).

Forum tersebut menjadi ruang refleksi mengenai posisi perempuan Indonesia di tengah perubahan ekonomi, sosial, politik, teknologi hingga diplomasi global. Sejumlah akademisi dan pimpinan Universitas Paramadina turut menyampaikan pandangan, di antaranya Prof. Dr. Iin Mayasari, Dr. Rini Sudarmanti, Dr. Fatchiah E. Kertamuda, Dr. Prima Naomi, Dr. Peni Hanggarini, Tia Rahmania, M.Psi., dan Hendriana Werdaningsih, Ph.D.

Kegiatan diawali dengan sambutan Rektor Universitas Paramadina Prof. Dr. Didik J. Rachbini dan dimoderatori Kenita Putri, M.M., dosen Program Studi Manajemen Universitas Paramadina.

Baca Juga:

• Mau Pinjam Rp100 Juta dari KUR BCA? Ini Syarat, Bunga, Tenor dan Simulasi Cicilannya

Prof. Dr. Iin Mayasari mengatakan kemerdekaan perempuan tidak cukup diukur dari angka partisipasi. Menurutnya, ukuran penting lainnya adalah sejauh mana perempuan memiliki akses terhadap ruang strategis yang menentukan arah pembangunan.

Ia menilai perempuan kini tidak lagi hanya berada di ranah domestik, tetapi juga menjadi salah satu penggerak ekonomi melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Di bidang ekonomi, perempuan bukan lagi sekadar penopang domestik, melainkan penggerak utama UMKM dan motor ketahanan ekonomi keluarga secara nasional," ujar Iin.

Menurut Iin, keterlibatan perempuan dalam kehidupan sosial dan politik juga dapat memperkuat perspektif yang lebih inklusif dan berkeadilan. Namun, hambatan kultural, kesenjangan gender, serta akses yang belum merata masih menjadi tantangan.

Dr. Rini Sudarmanti kemudian mempertanyakan apakah ruang publik bagi perempuan benar-benar sudah merdeka setelah 81 tahun Indonesia merdeka.

Rini menyebut sejumlah indikator memang menunjukkan perkembangan positif, mulai dari indeks ketimpangan gender, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, keterlibatan di ekonomi kreatif hingga keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Namun, perkembangan tersebut dinilai belum sepenuhnya berbanding lurus dengan akses menuju posisi strategis.

Ia mencontohkan masih adanya kesenjangan antara perempuan yang memiliki pendidikan di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM dengan mereka yang kemudian bekerja di sektor tersebut.

Dalam pemerintahan, menurut data yang dipaparkannya, keterlibatan perempuan telah mencapai sekitar 57 persen. Namun, proporsi perempuan yang menempati posisi puncak strategis masih sekitar 17 persen.

Selain kesenjangan akses, kekerasan terhadap perempuan juga masih menjadi persoalan serius yang perlu mendapat perhatian.

Dari sisi ekonomi, Dr. Prima Naomi melihat perempuan semakin berperan sebagai aktor pembangunan. Ia memaparkan tingkat partisipasi perempuan dalam dunia kerja meningkat dari 52,44 persen menjadi 56,63 persen pada 2025. Indeks pembangunan gender perempuan juga tercatat mencapai 91,85 pada tahun yang sama.

Meski demikian, Prima menilai peningkatan tersebut belum otomatis menciptakan kesetaraan secara menyeluruh. Dalam Global Gender Gap Index, Indonesia disebut berada di peringkat 90 dari 148 negara.

"Gap paling tinggi di Indonesia ada di political empowerment. Gap terbesar kedua masih di economic participation and opportunity. Itulah PR penting bagi perempuan Indonesia," kata Prima.

Menurutnya, tantangan perempuan bukan hanya mendapatkan akses ke lapangan kerja, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan menduduki posisi strategis.

Pandangan mengenai pentingnya representasi perempuan dalam politik juga disampaikan Tia Rahmania, M.Psi. Ia menilai demokrasi tidak cukup dinilai dari jumlah perempuan yang berhasil masuk ke lembaga legislatif.

"Demokrasi yang memberikan ruang untuk dipilih dan memimpin bagi perempuan adalah demokrasi yang sehat. Sehingga perempuan juga bisa membentuk kebijakan dan ikut menentukan arah pembangunan bangsa," ujarnya.

Tia menilai kebijakan publik memiliki kaitan langsung dengan kehidupan perempuan, mulai dari pangan, pendidikan, kesehatan ibu, ekonomi keluarga hingga pengelolaan anggaran negara. Karena itu, keterwakilan perempuan dalam ruang pengambilan keputusan dinilai penting agar pengalaman dan kebutuhan perempuan dapat terakomodasi.

Sementara itu, Dr. Fatchiah E. Kertamuda melihat makna kemerdekaan dari perspektif psikologi positif. Menurutnya, kemerdekaan tidak semestinya hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari rasa percaya diri, harga diri, kebanggaan terhadap Indonesia, kecerdasan, kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

"Makna kemerdekaan secara hakiki adalah bagaimana kita membangkitkan rasa percaya diri, harga diri dan kebanggaan terhadap Indonesia. Tidak hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kecerdasan, wellbeing keluarga dan kesejahteraan masyarakat," jelas Fatchiah.

Ia menempatkan keluarga sebagai lingkungan pertama bagi anak dalam membangun karakter. Dukungan keluarga, menurutnya, menjadi salah satu faktor penting bagi perempuan yang memilih berkiprah di ruang sosial maupun profesional.

Di bidang diplomasi, Dr. Peni Hanggarini menyoroti sejarah panjang keterlibatan perempuan Indonesia dalam hubungan internasional. Sejumlah tokoh perempuan seperti Maria Ulfah Subadio, Laily Roesad, dan Supeni Pujobuntoro disebut telah memainkan peran dalam diplomasi Indonesia sejak masa pascakemerdekaan.

Namun, keterwakilan perempuan pada posisi strategis diplomasi masih dinilai terbatas. Data yang dipaparkan menunjukkan pegawai perempuan di Kementerian Luar Negeri pada 2018 sekitar 37 persen, sedangkan laki-laki 63 persen.

Dari 75 duta besar pada periode tersebut, perempuan disebut hanya sekitar 13 persen. Sementara kepala perwakilan perempuan sekitar 15 persen dan keterwakilan pada posisi konsulat jenderal sekitar 18 persen.

Refleksi juga diperluas ke sektor industri masa depan oleh Hendriana Werdaningsih, Ph.D. Ia memperkenalkan konsep craftsmanship sebagai salah satu pekerjaan yang tetap memiliki prospek di tengah perkembangan teknologi dan perubahan pola produksi.

Menurutnya, teknologi tidak selalu menghapus pekerjaan berbasis keterampilan. Sebaliknya, teknologi dapat menjadi pendukung proses kreatif yang tetap menempatkan manusia sebagai bagian penting.

"Karakter perempuan akan selalu menjadi napas dan manufaktur masa depan yang lebih manusiawi," ujarnya.

Bagi Hendriana, craftsmanship bukan sekadar keterampilan teknis, tetapi juga mencakup kreativitas, kolaborasi, keberanian menghadapi risiko, passion, dan nilai personal yang tidak sepenuhnya dapat digantikan oleh produksi massal.

Rangkaian pandangan dalam forum Perempuan Paramadina tersebut memperlihatkan bahwa kemerdekaan perempuan tidak berhenti pada pengakuan kesetaraan secara formal. Kesetaraan juga perlu diwujudkan melalui akses nyata terhadap pekerjaan, pendidikan, ekonomi, kepemimpinan, politik, diplomasi, keluarga hingga industri masa depan.

Memasuki 81 tahun kemerdekaan Indonesia, perempuan telah menunjukkan kontribusi di berbagai bidang. Namun, pekerjaan rumah masih terbentang, terutama dalam mempersempit kesenjangan gender dan membuka akses yang lebih luas ke posisi strategis.

Refleksi Universitas Paramadina itu sekaligus menegaskan bahwa kualitas kemerdekaan sebuah bangsa juga dapat dilihat dari seberapa besar ruang yang diberikan kepada perempuan untuk menentukan masa depannya sekaligus ikut menentukan masa depan Indonesia.* (dh)

Mau Pinjam Rp100 Juta dari KUR BCA? Ini Syarat, Bunga, Tenor dan Simulasi Cicilannya

Prabowo Patok Kemiskinan Turun ke 6%, Pengangguran Susut, dan Ekonomi Tumbuh 6% di 2027

Galeri Dekranasda Mustika Deli Segera Diresmikan, Jadi Etalase Produk Unggulan UMKM Medan

Butuh Modal Rp500 Juta? Ini Simulasi Angsuran KUR BNI 2026, Cicilan hingga 5 Tahun

Pemkab Batu Bara Siapkan Ekosistem Ekspor, Produk UMKM dan Pertanian Dibidik Tembus Pasar Global

Ingin Ajukan KUR BRI 2026 Rp100 Juta? Ini Syarat dan Simulasi Cicilannya