Prabowo Disebut Tunjuk Pengusaha Haji Isam Tangani Karhutla, Mensesneg Bantah: Tidak Benar

JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar yang menyebut pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai koordinator penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.

Kabar tersebut sebelumnya ramai beredar di media sosial.

Salah satu unggahan di X menyebut Haji Isam ditugaskan Prabowo untuk memimpin penanganan karhutla.

Baca Juga:

• Mendagri Tito Karnavian Larang Kepala Daerah Buka Lahan dengan Cara Dibakar, Termasuk untuk Adat

Prasetyo menegaskan informasi tersebut tidak benar.

Ia mengatakan pemerintah memang meminta berbagai pihak membantu penanganan karhutla, tetapi tidak ada penunjukan khusus terhadap Haji Isam sebagai koordinator.

"Nggak ada. Tidak ada. Tidak benar itu," kata Prasetyo saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu, 23 Agustus 2026.

Menurut Prasetyo, penanganan karhutla merupakan tanggung jawab pemerintah dan dilakukan melalui koordinasi lintas sektor.

"Bahwa semua pihak diminta ikut membantu, iya. Tapi kalau menjadi koordinator itu tidak, kan, karena kan kewenangannya bukan di situ," ungkapnya.

Prasetyo mengatakan pemerintah pusat telah membagi tugas kepada sejumlah pejabat setingkat menteri untuk mempercepat penanganan karhutla di berbagai wilayah.

Pembagian tugas tersebut mencakup sejumlah daerah di Kalimantan dan wilayah lain yang mengalami kebakaran hutan dan lahan.

"Pemerintah pusat juga sudah menunjuk beberapa pejabat setingkat menteri untuk berbagi wilayah. Jadi ada yang memang kita bagi tugas untuk memberikan atensi di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan seterusnya. Memang kita atur seperti itu," kata Prasetyo di JCC, Jakarta, Minggu (23/8/2026).

Ia mengatakan setiap pejabat memiliki tanggung jawab terhadap wilayah yang telah ditugaskan.

Namun, pembagian wilayah tersebut bukan berarti pejabat bersangkutan hanya bertanggung jawab terhadap satu daerah.

"Ya ada Pak Menko, Pak Menko Polkam ada, Pak Menko PMK juga ada di situ. Nah, kita bagi semua. Ada Kasad juga bertanggung jawab terhadap satu wilayah," kata dia.

"Tapi jangan juga diartikan tidak bertanggung jawab dengan daerah yang lain lho ya. Ini hanya membagi atensi supaya koordinasi penanganannya kita percepat," tambahnya.

Prasetyo mengatakan pemerintah untuk sementara belum berencana membentuk satuan tugas khusus untuk menangani karhutla.

Menurut dia, koordinasi lintas sektor yang saat ini berjalan dinilai sudah cukup kuat untuk menangani kebakaran hutan dan lahan.

"Saya kira belum ya, karena kemarin hasil dari lapangan, penanganan lintas sektor juga sudah cukup kuat," ungkapnya.

Pemerintah, kata Prasetyo, akan melanjutkan koordinasi yang sudah berjalan sekaligus memperkuat penanganan di daerah yang terdampak karhutla.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), luas lahan yang terbakar di Indonesia mencapai sekitar 72.798,73 hektare.

Data tersebut disampaikan Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari pada Sabtu, 22 Agustus 2026.

Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan luas karhutla terbesar, yakni mencapai 38.310,89 hektare.

Untuk menangani kebakaran di wilayah tersebut, sebanyak 10.010 personel dikerahkan.

Berikut data luas lahan terbakar:

Kalimantan Barat: 38.310,89 hektare
Riau: 16.249,24 hektare
Kalimantan Selatan: 8.019,62 hektare
Kalimantan Tengah: 7.634,46 hektare
Sumatera Selatan: 1.926,23 hektare
Jambi: sekitar 658,29 hektare
Total: sekitar 72.798,73 hektare

Sementara itu, total personel yang tergabung dalam satgas darat mencapai 57.267 orang.

Rinciannya terdiri atas:

Kalimantan Barat: 10.010 personel
Kalimantan Tengah: 10.700 personel
Kalimantan Selatan: 1.408 personel
Riau: 17.764 personel
Jambi: 5.818 personel
Sumatera Selatan: 11.567 personel

Dengan pembagian tugas dan penguatan koordinasi lintas sektor, pemerintah berupaya mempercepat pemadaman karhutla di sejumlah wilayah yang masih terdampak.* (d/ad)

Mendagri Tito Karnavian Larang Kepala Daerah Buka Lahan dengan Cara Dibakar, Termasuk untuk Adat

Presiden Prabowo Dikabarkan Berhentikan M. Nasir dari Jabatan Sekda Aceh

Kemesraan Prabowo-Jokowi-Gibran Jadi Sinyal Politik 2029, Pengamat: PDIP Bisa Bangun Poros Alternatif

Koperasi Desa Merah Putih di Mojokerto Terbakar, Saksi Sebut Ada Tiga Kali Dentuman

Pengamat Apresiasi Langkah Presiden Evaluasi Birokrasi Aceh, Soroti APBA dan Program Pro-Rakyat

DPR Desak Karhutla Ditetapkan Bencana Nasional: “Kalimantan Seperti Setengah Neraka”