JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai keputusan memperpanjang atau mengganti Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden. Pernyataan itu disampaikan Sahroni di tengah gugatan mengenai batas masa jabatan Kapolri yang kini sedang diuji di Mahkamah Konstitusi (MK).
Sahroni mengatakan Presiden memiliki kewenangan menentukan siapa yang menjadi pembantunya, termasuk Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).
"Jabatan strategis apapun itu hak prerogatif Presiden Republik Indonesia, Presiden tahu atas kebutuhan pembantu-pembantunya," kata Sahroni, Selasa (25/8/2026).Baca Juga:
Menurut politikus Partai NasDem itu, pembuat undang-undang telah berupaya menyediakan dasar hukum terkait jabatan Kapolri. Setelah landasan hukum tersebut tersedia, keputusan mengenai pergantian ataupun perpanjangan masa jabatan tetap berada pada Presiden.
"Betul sekali. Yang penting ada dasar UU yang kuat dulu, nanti Presiden punya hak tertinggi mau ganti cepat atau diperpanjang," ujarnya.
Sahroni juga mengatakan Presiden dapat mempertahankan Kapolri selama dinilai memiliki kinerja yang baik. Ia mencontohkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang hingga kini masih menjabat.
"Contohnya sekarang Jenderal Sigit (Listyo Sigit Prabowo) kan masih tetap dipertahankan karena punya kinerja yang baik. Buat apa diganti? Bila perlu sampai pensiun juga tidak apa-apa," kata Sahroni.
Pernyataan Sahroni tersebut disampaikan untuk merespons gugatan terhadap ketentuan masa jabatan Kapolri dalam Undang-Undang Polri terbaru. Para pemohon meminta agar masa jabatan Kapolri dibatasi secara tegas selama lima tahun dan hanya dapat diperpanjang satu kali.
Dalam permohonannya, para pemohon juga meminta perpanjangan masa jabatan Kapolri dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja yang objektif dan transparan serta memperoleh persetujuan DPR.
Gugatan tersebut tercatat dengan nomor perkara 315/PUU-XXIV/2026. Ketentuan yang diuji adalah Pasal 11 Ayat (2) beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Polri terhadap UUD 1945.
Para pemohon menilai aturan yang berlaku saat ini belum memberikan batas periodisasi yang tegas bagi masa jabatan Kapolri. Menurut mereka, kondisi tersebut membuat masa jabatan dapat menjadi elastis dan berpotensi menimbulkan subjektivitas politik dalam menentukan pergantian pejabat.
Selain meminta masa jabatan lima tahun dengan maksimal satu kali perpanjangan, pemohon juga meminta pengangkatan dan pemberhentian Kapolri didasarkan pada indikator evaluasi kinerja berkala yang transparan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
DENPASAR Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah bergerak cepat dalam menangani bencana di berbagai daerah, termasuk gempa bumi di
NASIONAL
JEMBRANA Presiden Prabowo Subianto menegaskan jajaran Kabinet Merah Putih tetap harus bekerja meski hari libur. Prabowo bahkan menyebut me
PEMERINTAHAN
JAKARTA Aktor Revaldo Fifaldi kembali berurusan dengan polisi. Revaldo ditangkap Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat terkait dugaan p
HUKUM DAN KRIMINAL
KUPANG Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggar
NASIONAL
GILIMANUK Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasit
EKONOMI
JEMBRANA Presiden Prabowo Subianto menilai pimpinan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) layak mendapat tanda keho
NASIONAL
OlehAgus SantosoHARGA konsentrat pakan ternak di pasaran menembus Rp8.500 per kilogram. Peternak domba kambing mengeluh. Untuk satu ekor do
OPINI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) ramp
PEMERINTAHAN
JAKARTA Polda Metro Jaya akan mengumumkan hasil pemeriksaan forensik jenazah Sutrimo pada pekan ini. Pemeriksaan tersebut diharapkan dapat
HUKUM DAN KRIMINAL
JEMBRANA Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umat Islam di dunia. P
NASIONAL
