Sempat Diprotes Ojol karena 'Pulang Duluan', Massa AMPB Bongkar Alasan Krusial Tinggalkan Gedung DPR

PATI - Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) memberikan klarifikasi terkait keputusan membubarkan diri dan meninggalkan kawasan Gedung DPR RI setelah menggelar aksi pada Kamis (27/8/2026). Koordinator AMPB Supriyono alias Botok menjelaskan massa pulang setelah menerima komitmen pimpinan DPR terkait penyelesaian RUU Perampasan Aset.

Klarifikasi tersebut disampaikan menyusul beredarnya video sejumlah pengemudi ojek online (ojol) yang mengaku kecewa karena massa AMPB meninggalkan lokasi aksi. Para pengemudi ojol sebelumnya turut mengawal perjalanan massa dari Pati hingga pelaksanaan demonstrasi di Jakarta.

Botok mengatakan keputusan untuk membubarkan diri diambil setelah AMPB bertemu dan berdialog dengan pimpinan DPR RI. Dalam audiensi tersebut, DPR menyampaikan komitmen menyelesaikan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026.

Baca Juga:

• Demi Cuan dan 'Gift' di Tengah Panasnya Aksi! Komdigi Sentil Akun Live Streaming Demo DPR yang Cuma Kejar Viral

Sekitar pukul 12.00 WIB, Botok kemudian membacakan surat komitmen pimpinan DPR tersebut di hadapan massa AMPB.

Surat itu memuat komitmen DPR untuk menyelesaikan pembentukan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026. Setelah mendengar komitmen tersebut, massa AMPB memutuskan mengakhiri aksi dan meninggalkan kawasan parlemen.

Botok menjelaskan massa sempat berkumpul setelah keluar dari Kompleks DPR RI sebelum bergerak menuju bus yang telah diparkir di kawasan Gelora Bung Karno (GBK).

"Untuk meluruskan ya teman-teman. Kita setelah audiensi dari gedung DPR RI. Kita itu melihat ada anarko," kata Botok dalam video yang dipublikasikan, Kamis (27/8/2026).

Massa AMPB kemudian berjalan menuju lokasi bus. Dalam perjalanan, mereka menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pengemudi ojol yang telah mengawal perjalanan dan membantu kelancaran aksi.

Botok juga meminta para peserta aksi tidak terpecah akibat munculnya video ojol yang menyatakan kekecewaan terhadap keputusan AMPB meninggalkan lokasi.

"Kalian saudara kami. Mohon maaf. Kalau ada kekurangan warga Pati kami yang sebesar-besarnya," ujarnya.

Menurut Botok, keputusan pulang bukan berarti AMPB mengabaikan dukungan dari kelompok ojol. Ia menegaskan keputusan tersebut diambil setelah tuntutan utama terkait komitmen pembahasan RUU Perampasan Aset mendapat respons dari pimpinan DPR.

Sebelumnya, Botok bersama sejumlah perwakilan AMPB diterima untuk melakukan audiensi dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pimpinan DPR berkomitmen menyelesaikan RUU Perampasan Aset sesuai target yang telah disepakati.

"Sudah ada persetujuan pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini tepat waktu," kata Dasco.

Dasco juga menyatakan pimpinan DPR siap menerima konsekuensi apabila target tersebut tidak tercapai.

"Tidak ada kekhawatiran untuk kemudian kami memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri, itu enggak ada masalah," ujarnya.

Komitmen tersebut menjadi dasar bagi AMPB untuk mengakhiri aksi pada hari itu. Namun, AMPB memastikan akan kembali melakukan aksi pada 15 Desember 2026 untuk menagih realisasi janji tersebut apabila RUU Perampasan Aset belum disahkan.

Sebelumnya, pimpinan DPR juga telah menyampaikan target bahwa RUU Perampasan Aset akan disahkan paling lambat pada 15 Desember 2026.

Dengan adanya komitmen tertulis dari pimpinan DPR, AMPB memilih meninggalkan Jakarta dan mengakhiri rangkaian aksi. Dalam perjalanan pulang, massa kembali menyampaikan apresiasi kepada para pengemudi ojol yang telah mendukung aksi mereka.* (k/dh)

Puan Absen Tak Ikut Teken, Ini Isi Surat Komitmen Mundur Pimpinan DPR

SBY Memulai, Jokowi Kecewa, Prabowo Pertaruhkan Kursi DPR: RUU Perampasan Aset Akhirnya di Ujung Penantian 18 Tahun

"15 Desember Kami Datang Lagi!" AMPB Siap Tagih Janji RUU Perampasan Aset ke DPR

"Menitipkan Negara Kok Nggak Hadir!" Warga Pati Kecewa Berat ke Puan

Puan Pastikan RUU Perampasan Aset Rampung Paling Lambat 15 Desember 2026

Dari SBY, Jokowi hingga Prabowo: Perjalanan Panjang RUU Perampasan Aset yang Tak Kunjung Disahkan