Menurut mereka, kondisi tersebut membuka ruang penafsiran subjektif untuk membedakan kritik, penilaian akademik, ekspresi politik, satire dan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan.
Para pemohon juga menilai Pasal 241 KUHP semakin memperluas ruang kriminalisasi karena mengatur penyebarluasan melalui berbagai sarana, termasuk teknologi informasi, terhadap ekspresi yang dianggap menghina pemerintah atau lembaga negara.
Ketentuan tersebut dinilai berpotensi berdampak pada aktivitas masyarakat, termasuk mahasiswa yang menggunakan media sosial dan platform digital untuk menyampaikan gagasan, analisis serta kritik terhadap kebijakan publik.
Dengan putusan ini, Pasal 240 beserta penjelasannya dan Pasal 241 UU KUHP tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana sebelumnya.* (k/dh)
JAKARTA Pihak Reza Gladys menyiapkan langkah hukum lanjutan setelah pihak Nikita Mirzani mengklaim menang dalam perkara banding Perbuatan
ENTERTAINMENT
MEDAN Sekitar 250 alumni eks Departemen Penerangan (Deppen) Sumatera Utara (Sumut) berkumpul dalam Temu Kangen Anantakupa Sumut. Pertemuan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Peraih Nobel Ekonomi 2024 sekaligus penulis buku Why Nations Fail, James A. Robinson, menilai kemajuan suatu negara tidak boleh be
NASIONAL
BANJAR Penggunaan helikopter water bombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan berdampak pada kola
PERISTIWA
KUPANG Masa tanggap darurat bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) diperpanjang selama 14 hari hingga 12 September 2026. Perpanja
NASIONAL
JAKARTA Polisi mengamankan pengemudi mobil pikap yang viral setelah menabrak Gerbang Pancasila Gedung DPR/MPR dan aparat saat kericuhan de
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta PSSI melakukan pembenahan jika ingin serius mengejar tiket Piala Dunia
NASIONAL
JAKARTA Bilal Hasan membuka debutnya di UFC dengan kemenangan spektakuler. Petarung Indonesia itu mengalahkan Nilson Rojas asal Peru lewat
OLAHRAGA
TOKYO Pemerintah Jepang mengirim tiga helikopter angkut dan sekitar 600 personel Pasukan Bela Diri Jepang (SDF) untuk membantu Indonesia m
INTERNASIONAL
JAKARTA Sejumlah warga menyatakan setuju dengan rencana pemerintah mengatur pembelian elpiji 3 kilogram (kg) berdasarkan desil. Namun, mer
NASIONAL
