Wacana kewarganegaraan ganda sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam konteks menarik dan mempertahankan diaspora Indonesia yang memiliki talenta tertentu.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan gagasan tersebut masih berada pada tahap awal dan belum memiliki skema yang ditetapkan.
"Baru disampaikan sebagai sebuah pemikiran yang kemudian minta untuk mari kita kaji bersama-sama. Belum sampai kepada skemanya seperti apa," kata Prasetyo kepada wartawan, Sabtu (15/8/2026).
Prasetyo menegaskan apabila kebijakan tersebut nantinya disepakati, pemberian kewarganegaraan ganda tidak akan diberlakukan secara umum.
"Yang pasti adalah pemikiran itu tentunya manakala pun nanti misalnya kita setujui bersama-sama tentunya sangat-sangat selektif," ujarnya.
Menurut Prasetyo, kewarganegaraan ganda nantinya tidak bisa diberikan secara bebas kepada setiap orang yang mengajukan permohonan.
"Bukan kemudian sebuah kebijakan itu berlaku kemudian untuk bisa semuanya, atau bisa dengan mudahnya, itu tidak seperti itu," katanya.
Wacana tersebut kini menjadi salah satu topik yang berpotensi dibahas lebih lanjut pemerintah dan DPR. Di sisi lain, APAB berharap pembahasan kebijakan tidak hanya berfokus pada diaspora bertalenta, tetapi juga memberikan kepastian bagi keluarga yang terbentuk melalui perkawinan campuran.
Dengan aturan yang lebih jelas dan selektif, APAB menilai keluarga perkawinan campuran dapat memperoleh kepastian hukum sekaligus tetap mendukung kepentingan nasional Indonesia.* (in/dh)
JAKARTA Aliansi Perkawinan Antar Bangsa (APAB) menyambut baik wacana Presiden Prabowo Subianto soal pemberian kewarganegaraan ganda secara
NASIONAL
KEBUMEN Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan kepintaran sebagai alasan untuk bersikap sombo
NASIONAL
MEDAN Polrestabes Medan menangkap seorang residivis berinisial M Arif Matondang (30) yang diduga menjadi spesialis pencurian kendaraan ber
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA DPR menyoroti banyaknya keluhan masyarakat terkait data desil kesejahteraan yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi seben
NASIONAL
JAKARTA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendeteksi ribuan titik panas atau hotspot masih tersebar di sejumlah wilayah Indones
PERISTIWA
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengingatkan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Lodewyk Pusung, perihal aturan Kitab Unda
NASIONAL
JOMBANG Muktamar ke35 Nahdlatul Ulama (NU) meminta pemerintah memisahkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pendid
NASIONAL
JAKARTA Pihak Reza Gladys menyiapkan langkah hukum lanjutan setelah pihak Nikita Mirzani mengklaim menang dalam perkara banding Perbuatan
ENTERTAINMENT
MEDAN Sekitar 250 alumni eks Departemen Penerangan (Deppen) Sumatera Utara (Sumut) berkumpul dalam Temu Kangen Anantakupa Sumut. Pertemuan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Peraih Nobel Ekonomi 2024 sekaligus penulis buku Why Nations Fail, James A. Robinson, menilai kemajuan suatu negara tidak boleh be
NASIONAL
