Jangan Cuma Buat Diaspora Talenta! Aliansi Perkawinan Campuran Ngotot Minta Kecipratan Kewarganegaraan Ganda

JAKARTA - Aliansi Perkawinan Antar Bangsa (APAB) menyambut baik wacana Presiden Prabowo Subianto soal pemberian kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi diaspora bertalenta tertentu. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memberikan perlindungan lebih baik bagi keluarga perkawinan campuran.

APAB menilai keluarga perkawinan campuran memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan Indonesia dengan masyarakat global. Anak-anak dari keluarga tersebut dinilai memiliki kemampuan seperti penguasaan beberapa bahasa, pemahaman lintas budaya, serta jaringan internasional.

"KPC memiliki peran penting karena anak-anaknya memiliki kemampuan global seperti multibahasa, pemahaman lintas budaya, dan jaringan internasional," tulis APAB dalam keterangannya, Sabtu (29/8/2026).

Baca Juga:

• Said Iqbal Minta RUU Ketenagakerjaan Jangan Buru-buru Digodok

Menurut APAB, pasangan dan keluarga dalam perkawinan campuran juga telah memberikan kontribusi di bidang ekonomi maupun sosial. Namun, mereka masih menghadapi sejumlah persoalan terkait status kewarganegaraan dan hak tinggal di Indonesia.

Beberapa persoalan yang disoroti antara lain keterbatasan kepemilikan properti, ketidakpastian izin tinggal dan izin kerja bagi pasangan asing, hingga kewajiban bagi anak hasil perkawinan campuran untuk menentukan kewarganegaraan ketika telah mencapai usia tertentu.

APAB menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian dalam pembahasan revisi aturan kewarganegaraan. Menurut mereka, sistem yang lebih fleksibel dapat memberikan kepastian hukum bagi keluarga perkawinan campuran tanpa mengabaikan kepentingan nasional.

Organisasi tersebut menyebut lebih dari 75 persen negara di dunia telah mengizinkan kewarganegaraan ganda bagi orang dewasa berdasarkan laporan Global State of Citizenship 2025.

Dalam merespons wacana tersebut, APAB mengusulkan sejumlah skema dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewarganegaraan.

Usulan pertama yakni pemberian kewarganegaraan ganda seumur hidup bagi anak dari keluarga perkawinan campuran. Kedua, kewarganegaraan ganda bagi WNI dalam keluarga perkawinan campuran yang memenuhi persyaratan di negara lain.

Ketiga, APAB mengusulkan kewarganegaraan ganda bagi pasangan asing yang telah menikah dengan WNI selama minimal 10 tahun. Keempat, pemberian status khusus bagi keluarga perkawinan campuran dengan sejumlah hak terbatas.

APAB menegaskan penerapan skema tersebut tetap harus disertai persyaratan ketat dan proses verifikasi untuk memastikan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Mereka juga mendorong pemerintah dan DPR memanfaatkan momentum pembahasan RUU Kewarganegaraan untuk membangun sistem yang lebih inklusif, tetapi tetap memperhatikan aspek keamanan dan kepentingan negara.

Wacana kewarganegaraan ganda sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam konteks menarik dan mempertahankan diaspora Indonesia yang memiliki talenta tertentu.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan gagasan tersebut masih berada pada tahap awal dan belum memiliki skema yang ditetapkan.

"Baru disampaikan sebagai sebuah pemikiran yang kemudian minta untuk mari kita kaji bersama-sama. Belum sampai kepada skemanya seperti apa," kata Prasetyo kepada wartawan, Sabtu (15/8/2026).

Prasetyo menegaskan apabila kebijakan tersebut nantinya disepakati, pemberian kewarganegaraan ganda tidak akan diberlakukan secara umum.

"Yang pasti adalah pemikiran itu tentunya manakala pun nanti misalnya kita setujui bersama-sama tentunya sangat-sangat selektif," ujarnya.

Menurut Prasetyo, kewarganegaraan ganda nantinya tidak bisa diberikan secara bebas kepada setiap orang yang mengajukan permohonan.

"Bukan kemudian sebuah kebijakan itu berlaku kemudian untuk bisa semuanya, atau bisa dengan mudahnya, itu tidak seperti itu," katanya.

Wacana tersebut kini menjadi salah satu topik yang berpotensi dibahas lebih lanjut pemerintah dan DPR. Di sisi lain, APAB berharap pembahasan kebijakan tidak hanya berfokus pada diaspora bertalenta, tetapi juga memberikan kepastian bagi keluarga yang terbentuk melalui perkawinan campuran.

Dengan aturan yang lebih jelas dan selektif, APAB menilai keluarga perkawinan campuran dapat memperoleh kepastian hukum sekaligus tetap mendukung kepentingan nasional Indonesia.* (in/dh)

Said Iqbal Minta RUU Ketenagakerjaan Jangan Buru-buru Digodok

Bukan Cuma Korupsi, Ini 13 Tindak Pidana yang Bisa Dikenai Perampasan Aset

Absen dari Empat Nama Penandatangan, Hasto Jelaskan Kenapa Puan Tak Teken Surat Komitmen AMPB

Sempat Diprotes Ojol karena 'Pulang Duluan', Massa AMPB Bongkar Alasan Krusial Tinggalkan Gedung DPR

Awas 'Tumpangan' Gelap Oligarki! Pakar Hukum Wanti-Wanti Bahaya Penyusupan dalam RUU Perampasan Aset

RUU Perampasan Aset Dikebut, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Tunggu Putusan Pidana