Dua Kali Mangkir Kasus HGB, KPK Ungkap Alasan Belum Cegah Menteri Nusron Wahid ke Luar Negeri
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
BANDA ACEH – Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh menyelenggarakan Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) selama satu hari pada Sabtu, 5 September 2026.
Kegiatan tersebut digelar secara hybrid, yakni daring dan luring, dari Aula Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha).
Rapimwil diikuti sejumlah unsur pimpinan Muhammadiyah, baik dari tingkat wilayah maupun daerah.Baca Juga:
Hadir Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.; Ketua PWM Aceh A. Malik Musa, S.H., M.Hum., beserta jajaran; Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) se-Aceh; serta majelis dan lembaga di tingkat wilayah.
Sejumlah pimpinan organisasi otonom (Ortom) Muhammadiyah tingkat wilayah juga turut hadir.
Mereka berasal dari 'Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul 'Aisyiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Hizbul Wathan (HW), dan Tapak Suci.
Saat membuka kegiatan, Ketua PWM Aceh A. Malik Musa mengatakan Rapimwil menjadi ruang penting untuk memperkuat koordinasi antarstruktur Muhammadiyah dan Ortom.
Menurut dia, konsolidasi diperlukan untuk menghadapi tantangan dakwah dan persoalan sosial kemasyarakatan yang semakin berkembang, terutama di tengah transformasi digital dan perubahan global.
"Rapimwil ini menjadi momen penting untuk mengevaluasi, merumuskan langkah strategis, dan berkonsolidasi dalam gerakan Muhammadiyah di Aceh. Kita harus memperkuat kolaborasi lintas majelis, lembaga, dan Ortom untuk menghadirkan dakwah pencerahan yang relevan dan berdampak," ujar Malik Musa.
Malik juga meminta Pimpinan Daerah Muhammadiyah se-Aceh menyelenggarakan Musyawarah Pimpinan Daerah (Musypimda).
Kegiatan tersebut diharapkan melibatkan Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM).
Langkah itu dinilai penting untuk memberikan penguatan organisasi hingga ke tingkat cabang dan ranting serta mendorong perkembangan Muhammadiyah di Aceh.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai polemik mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibra
POLITIK
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra men
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dua prajurit TNI aktif diduga masuk dalam konstruksi perkara korupsi dana siap pakai
NASIONAL
BINJAI Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai membersihkan area blok hunian A dan B untuk menjaga kebersihan, kesehatan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerj
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara (Sumut) bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut menggelar Operasi
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 21.119 pekerja re
PEMERINTAHAN
MEDAN Jadwal Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Utara (Sumut) 2026 berpotensi mundur satu hingga dua pekan dari rencana awal pad
OLAHRAGA
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan penolakan terhadap wacana penghapusan unsur kerugian negara dalam tindak
POLITIK