Makin Panas! Refly Harun Usulkan Tim Pencari Fakta Usut Riwayat Pendidikan Wapres Gibran

Dalam putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada Selasa (6/10/2026), MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum (legal standing). Mahkamah juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden melalui permohonan tersebut.

Dengan demikian, putusan itu tidak dapat dimaknai sebagai keputusan yang menyatakan Gibran terbukti tidak lulus SMA maupun SMP.

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka menyatakan menghormati seluruh tahapan dan proses hukum yang telah berlangsung di MK.

"Ya, terima kasih. Kita hormati seluruh tahapan-tahapan dan proses-proses yang ada di MK," ujar Gibran.

Gibran juga menanggapi persoalan dokumen pendidikan yang menjadi sorotan dalam pertimbangan putusan MK. Ia menyatakan dirinya dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana di Singapura.

"Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura. Ya itu," katanya.

Polemik mengenai pendidikan Gibran kembali menjadi perhatian publik setelah putusan MK tersebut. Di tengah perdebatan itu, Refly mendorong pembentukan tim pencari fakta independen untuk menelusuri latar belakang pendidikan Wakil Presiden.

Usulan tersebut merupakan pandangan Refly. Sementara itu, klaim mengenai riwayat pendidikan Gibran perlu ditelaah berdasarkan dokumen yang dapat diverifikasi dan keterangan dari institusi pendidikan terkait.* (sn/dh)

Mahkamah Konstitusi (MK) Menetapkan Babak Akhir Drama Pilpres 2024