Sentil Jawaban Doorstop, Sudirman Said Desak Pemerintah Klarifikasi Resmi Polemik Ijazah Gibran
JAKARTA Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said meminta pemerintah memberikan penjelasan resmi terkait polemik
NASIONAL
MEDAN - Seekor orangutan Sumatera yang menjadi korban perdagangan satwa ilegal dan diselundupkan ke India akhirnya dipulangkan ke Indonesia. Orangutan jantan tersebut tiba di Bandara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin (19/10/2026), dan akan menjalani rehabilitasi sebelum dipersiapkan kembali ke habitat alaminya.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama jajaran menyambut kedatangan orangutan tersebut di area kargo bandara. Artis sekaligus pegiat satwa Irfan Hakim juga terlihat hadir dalam penyambutan itu.
Raja Juli mengaku senang karena orangutan yang sebelumnya menjadi korban perdagangan ilegal di Mumbai, India, kini dapat kembali ke negara asalnya.Baca Juga:
"Satu individu orangutan kita yang pernah mengalami ilegal trafficking ke Mumbai India. Berkat kerja sama yang baik dengan otoritas India dan juga Vantara melakukan proses rehab kali ini individu orangutan tersebut kembali ke kampung halamannya," ujar Raja Juli Antoni.
Dalam keterangan yang diberitakan Kompas.com, orangutan tersebut diberi nama Heera, yang berarti berlian. Pemerintah berharap satwa itu dapat menjalani pemulihan dengan baik sebelum nantinya dikembalikan ke alam liar.
Direktur Konservasi Spesies dan Genetik Kementerian Kehutanan, Ahmad Munawir, menjelaskan bahwa kasus perdagangan ilegal yang melibatkan orangutan tersebut terungkap pada November 2024 di Mumbai, India.
Orangutan itu ditemukan di sebuah apartemen. Penemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh otoritas terkait hingga pelaku berhasil diidentifikasi.
Setelah melalui proses penanganan dan pemulihan di India, orangutan tersebut akhirnya dipulangkan melalui kerja sama antara pemerintah Indonesia dan otoritas terkait di India.
Pemulangan ini menjadi bagian dari upaya mengembalikan satwa liar dilindungi yang menjadi korban perdagangan ilegal lintas negara ke habitat asalnya.
Setibanya di Sumatera Utara, orangutan tersebut tidak langsung dilepasliarkan ke hutan. Kementerian Kehutanan akan membawanya ke pusat rehabilitasi Sumatran Rescue Alliance (SRA) untuk menjalani pemulihan dan evaluasi.
Di pusat rehabilitasi, kondisi kesehatan, perilaku, serta kemampuan orangutan untuk bertahan hidup secara mandiri akan dipantau. Tahapan tersebut diperlukan untuk memastikan satwa benar-benar siap sebelum dikembalikan ke habitat alaminya.
Ahmad Munawir mengatakan proses rehabilitasi dimulai setelah orangutan tiba di Sumatera Utara.
JAKARTA Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said meminta pemerintah memberikan penjelasan resmi terkait polemik
NASIONAL
JAKARTA Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, mempertanyakan rencana jaksa penuntut umum (JPU) yang belum memasukkan ijazah fisik Presiden k
NASIONAL
JAKARTA Sejumlah media asing menyoroti gejolak pasar saham Indonesia setelah penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (
EKONOMI
BATU BARA Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian meninjau sejumlah infrastruktur di Desa Mekar Mulyo, Kecamatan Sei Balai, Senin (19/10/2026)
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menyapa warga Lingkungan Langgapayung, Kecamatan Sungai
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menghadiri peresmian dan syukuran Sekolah Tinggi Agama I
PENDIDIKAN
ASAHAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin mengikuti exit meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara di Au
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap adanya dugaan keterlibatan pihak asing, termasuk dari negara tetangga, dalam kasus ke
NASIONAL
JAKARTA Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi dan koalisi masyarakat s
NASIONAL
JAKARTA Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menanggapi pernyataan Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut polemik ijazah d
POLITIK