Bapenda dan Ditlantas Polda Sumut Gelar Operasi Sadar Pajak di Medan, Utamakan Tindakan Persuasif
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara (Sumut) bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut menggelar Operasi
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkap dugaan praktik percaloan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sejumlah yayasan disebut mengambil keuntungan dari pengelolaan dapur tanpa ikut menyediakan modal, membangun fasilitas, maupun menjalankan kegiatan operasional.
Praktik tersebut menjadi perhatian serius BGN karena dinilai merugikan mitra yang membiayai pembangunan dapur serta berpotensi memengaruhi kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak sekolah.Baca Juga:
Sudaryono mengatakan pihaknya tengah melakukan pembenahan untuk menertibkan yayasan yang hanya berperan sebagai perantara dalam memperoleh lokasi atau titik pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
SPPG merupakan unit pelayanan yang bertugas menyiapkan dan menyalurkan makanan dalam pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis.
Persoalannya, menurut Sudaryono, terdapat yayasan yang menguasai titik pembangunan dapur, tetapi menyerahkan seluruh pembiayaan dan pekerjaan kepada pihak lain.
Setelah dapur beroperasi, yayasan tersebut justru meminta bagian dari pendapatan mitra berdasarkan jumlah porsi makanan yang diproduksi.
"Makanya yang saya maksud pembersihan itu adalah yayasan-yayasan calo. Paham kan maksud saya kan? Yayasan calo. Dia dia bikin yayasan banyak, nggak punya duit," kata Sudaryono usai rapat koordinasi program MBG di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2026).
Sudaryono menjelaskan, praktik tersebut diduga berawal dari hubungan sejumlah yayasan dengan oknum yang sebelumnya berada di lingkungan BGN.
Melalui hubungan itu, yayasan disebut dapat memperoleh titik pembangunan dapur MBG meskipun tidak mempunyai kemampuan keuangan untuk membangun fasilitas sendiri.
Setelah mendapatkan titik, yayasan mencari pihak lain yang bersedia mengeluarkan modal untuk membangun dan mengoperasikan dapur.
Namun, ketika dapur mulai berjalan dan menghasilkan pendapatan, yayasan meminta bagian sebesar Rp500 hingga Rp1.000 untuk setiap ompreng atau porsi makanan yang disalurkan.
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara (Sumut) bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut menggelar Operasi
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 21.119 pekerja re
PEMERINTAHAN
MEDAN Jadwal Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Utara (Sumut) 2026 berpotensi mundur satu hingga dua pekan dari rencana awal pad
OLAHRAGA
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan penolakan terhadap wacana penghapusan unsur kerugian negara dalam tindak
POLITIK
JAKARTA Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menyatakan tidak setuju terhadap wacana penghapusan unsur kerugian
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo atas dedi
NASIONAL
SLAWI Pengelolaan anggaran pendidikan di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, menjadi sorotan. Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Masyara
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim gabungan Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), Bea Cukai, dan TNI mengamankan kapal tanker MT Global 168 yang diduga membawa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara (Sumut) melayangkan surat undangan kepada konten kreator asal Medan, Rahmat Hidayat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Prabowo menyebu
NASIONAL