Bapenda dan Ditlantas Polda Sumut Gelar Operasi Sadar Pajak di Medan, Utamakan Tindakan Persuasif
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara (Sumut) bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut menggelar Operasi
PEMERINTAHAN
"Lantas apa yang dia lakukan? Karena dia bekerjasama sama oknum-oknum terdahulu yang ada di BGN, dia bikin titik-titik, terus dia suruh orang bangun. Setelah bangun, jalan, dia minta, 'Eh, per ompreng minta 500 ya, minta 1.000 ya.' Dia nggak ada peranan apa-apa, dia ngelola dapur nggak, ikut bangun nggak, memodali nggak, cuman hanya karena dia punya yayasan yang punya titik di BGN," ujar Sudaryono.
Menurut Sudaryono, praktik tersebut tidak mencerminkan hubungan kerja sama yang adil.
Mitra yang mengeluarkan modal dan menanggung biaya operasional justru harus membagikan sebagian pendapatannya kepada pihak yang tidak memberikan kontribusi nyata.
BGN memandang keadaan tersebut sebagai praktik pengambilan keuntungan melalui perantara yang perlu dihentikan.
Sudaryono menilai pungutan dari yayasan perantara dapat memberikan tekanan keuangan kepada mitra pengelola dapur.
Ia memberikan contoh mitra yang semestinya memperoleh keuntungan Rp2.000 per porsi, tetapi harus menyerahkan Rp1.000 kepada yayasan yang tidak terlibat dalam pengelolaan.
Artinya, separuh dari keuntungan yang seharusnya diterima mitra dapat berkurang akibat potongan tersebut.
Kondisi itu dikhawatirkan mendorong pengelola dapur melakukan penghematan yang justru berdampak terhadap mutu makanan.
"Itu yang kita rasa tidak adil, sehingga menambah rente. Paham? Nah kalau nambah rente tuh artinya yang tadinya harusnya 2.000 dia dapat untung, dipotong 1.000 sama orang yang nggak ada peranan apa pun. Yang dilakukan apa? Pasti menurunkan kualitas makanan, ya. Sehingga saya ingin membersihkan yayasan-yayasan yang nyalo," tuturnya.
Sudaryono menegaskan bahwa tujuan utama program MBG adalah memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat, bukan menjadi sumber keuntungan bagi pihak yang tidak terlibat dalam pelaksanaannya.
Karena itu, anggaran dan biaya operasional harus dikelola secara tepat agar kualitas makanan tetap terjaga.
Meski demikian, dampak pemotongan tersebut terhadap kualitas makanan di setiap dapur masih memerlukan pemeriksaan.
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara (Sumut) bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut menggelar Operasi
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 21.119 pekerja re
PEMERINTAHAN
MEDAN Jadwal Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Utara (Sumut) 2026 berpotensi mundur satu hingga dua pekan dari rencana awal pad
OLAHRAGA
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan penolakan terhadap wacana penghapusan unsur kerugian negara dalam tindak
POLITIK
JAKARTA Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menyatakan tidak setuju terhadap wacana penghapusan unsur kerugian
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo atas dedi
NASIONAL
SLAWI Pengelolaan anggaran pendidikan di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, menjadi sorotan. Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Masyara
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim gabungan Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), Bea Cukai, dan TNI mengamankan kapal tanker MT Global 168 yang diduga membawa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara (Sumut) melayangkan surat undangan kepada konten kreator asal Medan, Rahmat Hidayat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Prabowo menyebu
NASIONAL