Rapor 2 Tahun HAM Era Prabowo, DPR Sebut Hak Rakyat Menang Hingga Ruang Kritik Tetap Terbuka
JAKARTA Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mencatat sejumlah capaian dalam
NASIONAL
"Intensitas penindakan KPK juga tercermin dari adanya peristiwa tertangkap tangan yang terjadi. Hingga 19 Oktober 2026, sekurang-kurangnya terdapat 36 tangkap tangan (Oktober 2024-Oktober 2026) dengan rincian: 21 Kepala Daerah dan 13 tertangkap tangan di lingkungan Kementerian/Lembaga, termasuk yang terjadi di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed)," tutur Budi.
Dia menilai, rangkaian kasus tersebut perlu menjadi perhatian bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, pelaku usaha, maupun masyarakat.
"Untuk itu, KPK berharap peristiwa tersebut dapat menjadi momentum evaluasi dan perbaikan bersama bagi kepala daerah, setiap kementerian/lembaga, pelaku usaha, maupun masyarakat," ujarnya.
KPK menilai penanganan perkara korupsi tidak cukup berhenti pada penindakan. Berbagai kasus yang terungkap juga perlu menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan mencegah penyimpangan berulang.
Pemulihan aset menjadi salah satu bagian dari upaya tersebut karena memungkinkan hasil penanganan perkara dikembalikan kepada negara melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Di sisi lain, data penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi memperlihatkan berbagai tahapan yang ditangani lembaga antirasuah.
Dalam momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, KPK berharap penindakan yang dilakukan dapat mendorong perbaikan tata kelola di berbagai sektor. KPK juga mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan perhatian dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan agar kepentingan masyarakat tetap terlindungi.* (d/dh)
JAKARTA Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mencatat sejumlah capaian dalam
NASIONAL
JAKARTA Bob Hasan menyoroti pentingnya perubahan pola kerja aparat penegak hukum seiring hadirnya Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP)
NASIONAL
JAKARTA Ustaz Khalid Zeed Abdullah Basalamah mengakui uang sebesar 354.500 dolar Amerika Serikat (AS) yang menjadi barang bukti dalam kasu
NASIONAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melonjak pada penutupan perdagangan Selasa (20/10/2026). IHSG menguat 282,28 poin atau 5,65 ke
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup menguat pada perdagangan Selasa (20/10/2026). Rupiah naik 54 poin a
EKONOMI
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengajak para ibu menanamkan nilai kesetaraan gender kepada anak sejak
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menilai masih banyak persoalan yang perlu dievaluasi setelah dua tahun pemer
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyetujui rencana kebijakan yang memungkinkan siswa tidak naik kelas secara otomatis mulai tahun ajaran
NASIONAL
DELI SERDANG Bentrokan antarorganisasi masyarakat (ormas) terjadi di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, S
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Aceh, Dr. Tgk. H. Iskandar Muda Hasibuan, mengapresiasi Presiden Prabow
PENDIDIKAN