Rapor 2 Tahun HAM Era Prabowo, DPR Sebut Hak Rakyat Menang Hingga Ruang Kritik Tetap Terbuka
JAKARTA Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mencatat sejumlah capaian dalam
NASIONAL
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan lima berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim dan sejumlah pihak lainnya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pelimpahan ini membuat perkara tersebut segera memasuki tahap persidangan.
Pelimpahan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK pada Senin (19/10/2026). Saat ini, jaksa tinggal menunggu penetapan majelis hakim untuk mengetahui jadwal sidang perdana.
"Selanjutnya, JPU KPK menunggu penetapan Majelis Hakim terkait jadwal sidang perdana," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.Baca Juga:
Budi menjelaskan, lima berkas perkara tersebut didakwakan dengan ketentuan Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Menurut dia, jaksa akan menguraikan konstruksi perkara secara lengkap dalam persidangan, termasuk alat bukti dan keterangan saksi yang relevan untuk menguji dugaan tindak pidana di hadapan majelis hakim.
KPK juga mengajak masyarakat mengawal jalannya persidangan secara objektif dan konstruktif. Perkara ini dinilai berkaitan dengan integritas pelayanan keimigrasian yang menyangkut kepentingan publik.
Budi menegaskan, pelayanan publik harus berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan. KPK mengingatkan agar layanan keimigrasian tidak digunakan untuk kepentingan pribadi.
"Jangan sampai pelayanan publik yang semestinya diberikan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi," ujarnya.
Sebelumnya, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan dokumen keimigrasian pada Kamis (4/6/2026). Penetapan tersangka tersebut merupakan tindak lanjut operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan sehari sebelumnya, Rabu (3/6/2026).
Budi mengatakan, penetapan delapan tersangka dilakukan berdasarkan kecukupan alat bukti dari total 18 orang yang diamankan dalam operasi tersebut.
"Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dari 18 orang yang diamankan dari peristiwa tertangkap tangan," ujar Budi kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (4/6/2026).
Delapan orang yang ditetapkan sebagai tersangka yakni:
JAKARTA Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mencatat sejumlah capaian dalam
NASIONAL
JAKARTA Bob Hasan menyoroti pentingnya perubahan pola kerja aparat penegak hukum seiring hadirnya Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP)
NASIONAL
JAKARTA Ustaz Khalid Zeed Abdullah Basalamah mengakui uang sebesar 354.500 dolar Amerika Serikat (AS) yang menjadi barang bukti dalam kasu
NASIONAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melonjak pada penutupan perdagangan Selasa (20/10/2026). IHSG menguat 282,28 poin atau 5,65 ke
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup menguat pada perdagangan Selasa (20/10/2026). Rupiah naik 54 poin a
EKONOMI
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengajak para ibu menanamkan nilai kesetaraan gender kepada anak sejak
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menilai masih banyak persoalan yang perlu dievaluasi setelah dua tahun pemer
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyetujui rencana kebijakan yang memungkinkan siswa tidak naik kelas secara otomatis mulai tahun ajaran
NASIONAL
DELI SERDANG Bentrokan antarorganisasi masyarakat (ormas) terjadi di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, S
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Aceh, Dr. Tgk. H. Iskandar Muda Hasibuan, mengapresiasi Presiden Prabow
PENDIDIKAN