IHSG Hancur dan Rupiah Anjlok, Djarot Buka-bukaan Evaluasi Total Rapor 2 Tahun Prabowo-Gibran

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menilai masih banyak persoalan yang perlu dievaluasi setelah dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah isu yang disorot meliputi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, hingga kondisi pasar keuangan.

Djarot menyampaikan pandangannya pada Selasa (20/10/2026), bertepatan dengan dua tahun sejak Prabowo-Gibran dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.

Menurut Djarot, evaluasi pemerintahan perlu dilakukan secara menyeluruh dengan melihat berbagai persoalan yang masih terjadi di masyarakat.

Baca Juga:

• Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, KPK Setor Pemulihan Aset Rp 191,79 Miliar ke Kas Negara

"Ya, tepat dua tahun ya sejak dilantiknya Pak Prabowo-Gibran ya, tentu dalam dua tahun ini ada banyak hal yang perlu kita evaluasi. Banyak banget ya," kata Djarot.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Djarot adalah kebakaran hutan dan lahan yang meluas di sejumlah wilayah Indonesia. Dia menyoroti dampak karhutla terhadap masyarakat dan lingkungan di Sumatera, Kalimantan, hingga Papua.

Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat langkah pencegahan kebakaran, terutama karena ancaman fenomena El Nino yang kuat telah menjadi perhatian.

Djarot menilai penanganan karhutla seharusnya tidak hanya berfokus pada pemadaman setelah kebakaran terjadi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah mengantisipasi risiko sejak awal.

"Jadi, hal yang sangat dasar bahwa kita selalu terjebak dan bukan mampu mengantisipasi persoalan kebakaran hutan, padahal banyak kita mengatakan bahwa kita memasuki masa El Nino yang dahsyat," ujarnya.

Selain karhutla, Djarot menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia menyatakan pemberian makanan bergizi bagi masyarakat merupakan upaya yang baik dan sejalan dengan amanat konstitusi.

Namun, menurut dia, tata kelola program tersebut perlu dievaluasi secara mendasar. Djarot menilai perencanaan dan kajian program harus dilakukan secara matang agar pelaksanaannya tidak menimbulkan penyimpangan.

"Kalau kita memberikan gizi kepada masyarakat kita, itu bagus dan itu sejalan dengan konstitusi. Tetapi tata kelolanya ini yang perlu dievaluasi secara mendasar karena terkesan bahwa MBG ini tidak melalui kajian yang mendalam sehingga terjadi banyak penyimpangan dan sebagainya," kata Djarot.

Dia juga menyinggung persoalan hukum yang menyeret pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai salah satu hal yang menurutnya perlu menjadi perhatian dalam evaluasi program tersebut.

Kritik itu menitikberatkan pada pentingnya perencanaan, pengawasan, dan tata kelola agar pelaksanaan MBG berjalan sesuai tujuan serta ketentuan yang berlaku.

Program Koperasi Merah Putih turut menjadi sorotan Djarot. Dia mempertanyakan kejelasan konsep kelembagaan dan unit usaha yang akan dijalankan dalam program tersebut.

Djarot menyinggung sejumlah gagasan, mulai dari menjadikan koperasi sebagai toko serba ada atau toko kelontong hingga wacana penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN).

Menurutnya, berbagai rencana tersebut perlu dikaji secara mendalam agar bentuk usaha koperasi jelas dan sesuai dengan tujuan pembentukannya.

"Ini juga harus kita evaluasi secara mendasar," tuturnya.

Djarot juga mengingatkan bahwa program tersebut membutuhkan anggaran hingga triliunan rupiah. Karena itu, pemerintah dinilai perlu memastikan konsep, arah pengembangan, dan manfaatnya sebelum anggaran besar dialokasikan.

Dalam evaluasinya, Djarot turut menyinggung persoalan pengangguran dan tindak pidana korupsi. Dia menilai kedua isu tersebut masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Menurutnya, praktik korupsi yang ditemukan di berbagai institusi menunjukkan perlunya perbaikan tata kelola dan pengawasan. Namun, upaya tersebut perlu dilakukan berdasarkan penanganan kasus dan bukti yang tersedia.

Djarot menilai evaluasi pemerintahan seharusnya tidak hanya berfokus pada program yang berhasil, tetapi juga mengidentifikasi persoalan yang masih membutuhkan perbaikan.

Djarot juga menyoroti gejolak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Dia menilai perkembangan pasar keuangan tersebut menjadi bagian dari persoalan ekonomi yang perlu diperhatikan dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Terakhir dengan kemarin Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) itu ambruk dan nilai tukar dolar sudah lebih dari Rp 18.000. Tidak mudah dan kondisi sedang tidak baik-baik saja," ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bagian dari pandangan Djarot mengenai kondisi ekonomi dan berbagai tantangan yang menurutnya masih dihadapi Indonesia.

Djarot menegaskan evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran seharusnya dilakukan secara kritis dan menyeluruh, bukan hanya menyoroti hal-hal yang dinilai menguntungkan pemerintah.

Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi kekurangan kebijakan, memperbaiki pelaksanaan program, serta memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.

Sejumlah isu yang disampaikan Djarot mencakup penanganan bencana lingkungan, pengelolaan program prioritas, kejelasan penggunaan anggaran, pemberantasan korupsi, dan stabilitas ekonomi.

Catatan tersebut merupakan penilaian politik Djarot terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Penilaian atas masing-masing program dan kondisi ekonomi tetap perlu mempertimbangkan data pelaksanaan, indikator yang relevan, serta penjelasan dari instansi terkait.* (dw/dh)

Singapura Ancam Beri Sanksi Denda hingga Rp 28 Miliar untuk 10 Perusahaan Terkait Karhutla di Indonesia

Dua Tahun Prabowo-Gibran, PKS Soroti Keracunan MBG hingga Polemik Ijazah

Bongkar Dugaan Tawaran Rp80 Juta agar Bungkam soal Karhutla, Aleh Malah Dilaporkan ke Polda Sumut

Kabut Asap Mulai Membaik, Sekolah di Sumut Kembali Belajar Tatap Muka Rabu 21 Oktober 2026

Kepala BGN Sudaryono Bongkar Praktik Calo Dapur MBG, Minta Jatah Rp1.000 per Ompreng Tanpa Keluar Modal

Kapolri Mendalami Dugaan Keterlibatan Perusahaan dan Warga Negara Tetangga dalam Karhutla