JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid membantah tudingan bahwa pemerintah meminta platform media sosial membatasi penyebaran informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Bantahan tersebut disampaikan menyusul ramainya dugaan shadowban terhadap sejumlah akun yang mengunggah konten mengenai karhutla.
Meutya menegaskan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tidak pernah meminta platform digital menurunkan maupun membatasi jangkauan informasi terkait kebakaran hutan dan lahan.
"Tidak ada permintaan dari Kemkomdigi untuk membatasi informasi terkait karhutla. Informasi terkait Karhutla juga penting untuk Pemerintah sebagai masukkan untuk penanganan," ujar Meutya dalam keterangannya, Rabu (21/10/2026).Baca Juga:
Menurut Meutya, informasi yang disampaikan masyarakat melalui media sosial justru memiliki peran penting dalam membantu pemerintah memantau perkembangan kebakaran hutan dan lahan.
Berbagai laporan masyarakat mengenai kondisi lingkungan, kabut asap, hingga dampak karhutla dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menentukan langkah penanganan.
Karena itu, Meutya mendorong perusahaan pengelola media sosial untuk lebih terbuka mengenai cara kerja algoritma yang menentukan penyebaran informasi kepada pengguna.
Ia menilai transparansi platform digital diperlukan agar masyarakat mengetahui bagaimana konten didistribusikan dan alasan suatu unggahan mengalami penurunan jangkauan.
"Bantu kami mendorong platform digital agar lebih transparan dan bertanggung jawab terhadap algoritma mereka. Suara kita penting, informasi adalah hak kita, dan platform harus bertanggung jawab atas cara informasi menjangkau masyarakat," kata Meutya.
Pernyataan tersebut muncul ketika sejumlah pengguna media sosial mengeluhkan penurunan jumlah penonton dan jangkauan unggahan setelah menyuarakan persoalan karhutla.
Keluhan itu kemudian memunculkan dugaan adanya pembatasan distribusi konten atau shadowban oleh platform media sosial.
Salah satu figur publik yang mengungkapkan persoalan tersebut adalah kreator konten Tasya Farasya.
Melalui akun media sosialnya, Tasya mengaku jumlah penonton Instagram Stories miliknya mengalami penurunan setelah mengunggah konten mengenai kebakaran hutan dan lahan.
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerj
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara (Sumut) bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut menggelar Operasi
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 21.119 pekerja re
PEMERINTAHAN
MEDAN Jadwal Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Utara (Sumut) 2026 berpotensi mundur satu hingga dua pekan dari rencana awal pad
OLAHRAGA
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan penolakan terhadap wacana penghapusan unsur kerugian negara dalam tindak
POLITIK
JAKARTA Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menyatakan tidak setuju terhadap wacana penghapusan unsur kerugian
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo atas dedi
NASIONAL
SLAWI Pengelolaan anggaran pendidikan di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, menjadi sorotan. Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Masyara
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim gabungan Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), Bea Cukai, dan TNI mengamankan kapal tanker MT Global 168 yang diduga membawa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara (Sumut) melayangkan surat undangan kepada konten kreator asal Medan, Rahmat Hidayat
HUKUM DAN KRIMINAL
