Konten Karhutla Diduga Kena Shadowban, Meutya Hafid Buka Suara: Komdigi Tak Pernah Minta Pembatasan

SAFEnet juga menegaskan bahwa kritik masyarakat terhadap kebijakan pemerintah tidak boleh secara otomatis dianggap sebagai pelanggaran aturan platform.

"Kritik terhadap kebijakan pemerintah tidak boleh serta-merta dianggap sebagai pelanggaran," tegas Nenden.

Karena itu, SAFEnet meminta Komdigi menjelaskan dasar hukum setiap permintaan pembatasan konten, mendorong keterbukaan praktik moderasi, serta memastikan tersedianya mekanisme pemberitahuan dan pengajuan banding bagi pengguna yang terdampak.

Sebelumnya, Direktur Pengendalian Ruang Digital Komdigi Safriansyah Yanwar Rosyadi juga membantah adanya instruksi pemerintah untuk membatasi konten karhutla.

Safriansyah menjelaskan setiap platform digital mempunyai ketentuan komunitas serta mekanisme moderasi tersendiri.

Menurutnya, apabila terdapat dugaan penurunan jangkauan atau penghapusan unggahan, penyebabnya harus ditelusuri berdasarkan fakta dan dikonfirmasi kepada pihak platform terkait.

Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap karhutla, pemerintah menegaskan tidak melakukan pembatasan informasi mengenai peristiwa tersebut.

Sementara itu, SAFEnet mendorong transparansi yang lebih besar agar dugaan pembatasan konten dapat diperiksa secara objektif.* (d/dh)

Buntut OTT Suap Proyek Internet Kominfo, Keponakan Wali Kota Tebing Tinggi Divonis 1,5 Tahun BUI

Gagasan BUS TAGANA Bandung: Sinergi Penanganan Bencana Harus Tembus Sampai RT/RW

Ketinggalan Asap Karhutla Hantui Medan, Mahasiswa GMKI Turun ke Jalan Bagikan 400 Masker Gratis

Bongkar Ratusan Kasus Kekerasan Aparat di 2 Tahun Prabowo, KontraS Dibalas Menham Pigai: Minta Sabar

Perdana Ikut Sidang Kabinet Prabowo, Rocky Gerung Kasih Nilai 2 Tahun Pemerintahan Pakai 'Finger Heart'

Ditanya Soal Kinerja 2 Tahun Prabowo-Gibran, Rocky Gerung Tersenyum dan Beri Simbol Hati?