Usai Jadi Saksi Dokter Tifa, Politikus PSI Dian Sandi Ngaku Bahagia: Biar Terbuka Terang Benderang
JAKARTA Direktur Media Sosial Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, mengaku bahagia setelah memberikan kesaksian dalam s
NASIONAL
MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas membantah tudingan bahwa Pemerintah Kota Medan tidak memenuhi komitmen pembiayaan akomodasi peserta ASEAN Boys Championship atau Piala AFF U-19 2026.
Menurut dia, sejak awal tidak pernah ada kesepakatan antara Pemerintah Kota Medan dan PSSI terkait pembiayaan penginapan peserta turnamen tersebut.
Rico menjelaskan bahwa komunikasi antara Pemerintah Kota Medan dan PSSI sejak Februari hingga Mei 2026 hanya berfokus pada persiapan sarana pertandingan, khususnya renovasi Stadion Teladan yang menjadi salah satu venue kompetisi.Baca Juga:
"Sejak PSSI datang dari Februari sampai Maret hingga Mei tidak ada komitmen apa pun selain membenahi Stadion Teladan. Karena tanggung jawab kami adalah membenahi Stadion Teladan," kata Rico di Medan, Rabu, 3 Juni 2026.
Menurut Rico, permintaan dukungan pembiayaan akomodasi baru disampaikan melalui surat resmi PSSI tertanggal 24 Mei 2026 atau sekitar sepekan sebelum pelaksanaan turnamen berlangsung.
Ia menilai permintaan tersebut tidak dapat langsung dipenuhi karena harus mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan mekanisme penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Hingga tanggal 24 Mei keluar surat dari organisasi untuk dukungan akomodasi tersebut. Kami memahami secara aturan hal itu tidak bisa dilaksanakan, sehingga surat tersebut kami teruskan ke Kementerian Dalam Negeri untuk meminta arahan," ujarnya.
Politikus Partai NasDem itu mengatakan seluruh pengeluaran pemerintah daerah harus melalui perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan dalam APBD.
Karena itu, menurut dia, tidak memungkinkan bagi pemerintah kota untuk mengalokasikan anggaran baru secara mendadak menjelang pelaksanaan kegiatan.
Rico menegaskan bahwa penggunaan anggaran daerah harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
"Setiap uang APBD yang dikelola Pemko Medan adalah uang rakyat yang harus saya pertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan. Saya tidak ingin hal ini menjadi penyalahgunaan, bahkan berpotensi menjadi perilaku korupsi," katanya.
Pernyataan Rico muncul setelah beredar informasi bahwa sejumlah peserta ASEAN Boys Championship 2026 dari beberapa negara mengalami kendala akomodasi akibat persoalan pembayaran hotel.
JAKARTA Direktur Media Sosial Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, mengaku bahagia setelah memberikan kesaksian dalam s
NASIONAL
MEDAN Closing statement paling keras disampaikan Abyadi Siregar dalam Dialog Publik Benang Kusut Konflik Agraria Investasi atau Perampasa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) berperan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Maruli Siahaan, menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto d
NASIONAL
JAKARTA Pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Jaya Center Foundation, Budi Mulyawan, mengapresiasi sejumlah langkah pembenahan yang dila
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara mengungkap motif penembakan yang menewaskan anggota organisasi masyarakat (ormas) berinisial DN (40) di Kecam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Medan, Erfin Fachrurrazi, menegaskan pemungutan retribusi daerah tidak boleh hanya berorienta
PEMERINTAHAN
MEDAN Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim mengakui menerima uang Rp900 juta yang dipersoalkan dalam perkara dugaan suap pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyiapkan skema pelatihan vokasi selama empat bulan yang terintegrasi dengan indust
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui deteks
PEMERINTAHAN