Mahfud MD Kritik Intensitas Kunker Prabowo ke Luar Negeri, Minta Transparansi Hasil untuk Rakyat
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai kritik yang disampaikan mantan Wakil
POLITIK
MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas membantah tudingan bahwa Pemerintah Kota Medan tidak memenuhi komitmen pembiayaan akomodasi peserta ASEAN Boys Championship atau Piala AFF U-19 2026.
Menurut dia, sejak awal tidak pernah ada kesepakatan antara Pemerintah Kota Medan dan PSSI terkait pembiayaan penginapan peserta turnamen tersebut.
Rico menjelaskan bahwa komunikasi antara Pemerintah Kota Medan dan PSSI sejak Februari hingga Mei 2026 hanya berfokus pada persiapan sarana pertandingan, khususnya renovasi Stadion Teladan yang menjadi salah satu venue kompetisi.Baca Juga:
"Sejak PSSI datang dari Februari sampai Maret hingga Mei tidak ada komitmen apa pun selain membenahi Stadion Teladan. Karena tanggung jawab kami adalah membenahi Stadion Teladan," kata Rico di Medan, Rabu, 3 Juni 2026.
Menurut Rico, permintaan dukungan pembiayaan akomodasi baru disampaikan melalui surat resmi PSSI tertanggal 24 Mei 2026 atau sekitar sepekan sebelum pelaksanaan turnamen berlangsung.
Ia menilai permintaan tersebut tidak dapat langsung dipenuhi karena harus mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan mekanisme penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Hingga tanggal 24 Mei keluar surat dari organisasi untuk dukungan akomodasi tersebut. Kami memahami secara aturan hal itu tidak bisa dilaksanakan, sehingga surat tersebut kami teruskan ke Kementerian Dalam Negeri untuk meminta arahan," ujarnya.
Politikus Partai NasDem itu mengatakan seluruh pengeluaran pemerintah daerah harus melalui perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan dalam APBD.
Karena itu, menurut dia, tidak memungkinkan bagi pemerintah kota untuk mengalokasikan anggaran baru secara mendadak menjelang pelaksanaan kegiatan.
Rico menegaskan bahwa penggunaan anggaran daerah harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
"Setiap uang APBD yang dikelola Pemko Medan adalah uang rakyat yang harus saya pertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan. Saya tidak ingin hal ini menjadi penyalahgunaan, bahkan berpotensi menjadi perilaku korupsi," katanya.
Pernyataan Rico muncul setelah beredar informasi bahwa sejumlah peserta ASEAN Boys Championship 2026 dari beberapa negara mengalami kendala akomodasi akibat persoalan pembayaran hotel.
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai kritik yang disampaikan mantan Wakil
POLITIK
SOLO Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara terkait penyebutan namanya dalam pledoi yang dibacakan mantan Menteri Pen
NASIONAL
JAKARTA Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung masih melanjutkan penggeledahan di Kantor Bada
NASIONAL
JAKARTA Sidang perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan kembali bergulir. Dalam agenda pembacaan nota pembe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Istana Kepresidenan merespons langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang melakukan penggeledahan di Kantor Badan Gizi Nasional (BGN
NASIONAL
BOGOR Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Turki, Hakan Fidan, di kediaman pribadinya di Hamb
POLITIK
BOGOR Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyambut positif keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menunjuk Nani
POLITIK
JAKARTA Perkara dugaan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI, Joko Widodo, memasuki babak baru. Berkas perkara dengan te
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Ketua Umum Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno, untuk diperiksa sebagai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Bank Indonesia (BI) memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas nilai tuka
EKONOMI