DPR Finalisasi Revisi UU P2SK, Siap Dibawa ke Rapat Paripurna Terdekat
JAKARTA Pimpinan DPR RI menggelar rapat pimpinan (Rapim) untuk memfinalisasi sejumlah agenda legislasi, termasuk penyelesaian revisi Unda
POLITIK
MEDAN – Polemik pembiayaan akomodasi peserta ASEAN U-19 Boys' Championship 2026 mendapat perhatian dari tokoh masyarakat dan pengamat sepak bola Sumatera Utara, Amiruddin.
Ia menilai persoalan tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi profesionalisme penyelenggaraan turnamen internasional, bukan berkembang menjadi saling tuding antarpihak.
Baca Juga:Menurut Amiruddin, narasi yang menyebut Pemerintah Kota Medan dan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas tidak berkomitmen mendukung penyelenggaraan turnamen perlu disikapi secara objektif dan berdasarkan fakta administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Narasi itu bukan hanya keliru, tetapi juga berbahaya. Publik diarahkan untuk percaya bahwa biaya hotel peserta merupakan tanggung jawab Pemko Medan, padahal hingga saat ini tidak pernah ditunjukkan dasar resmi yang menyatakan hal tersebut," kata Amiruddin, Rabu, 3 Juni 2026.
Mantan Ketua DPRD Medan periode 2009-2014 itu mempertanyakan dasar hukum maupun administrasi yang menjadi landasan apabila pembiayaan hotel peserta memang dianggap sebagai kewajiban pemerintah daerah.
Menurut dia, tudingan mengenai ketidakpatuhan terhadap komitmen tidak dapat dibenarkan apabila komitmen tersebut tidak pernah dituangkan dalam kesepakatan resmi yang dapat diketahui publik.
"Sampai hari ini publik tidak pernah diperlihatkan dokumen yang menunjukkan adanya komitmen resmi Pemko Medan untuk membiayai hotel seluruh peserta. Tidak ada keputusan anggaran, tidak ada nota kesepahaman yang dipublikasikan, dan tidak ada surat pernyataan resmi yang menyebutkan hal itu," ujarnya.
Amiruddin juga menyoroti munculnya anggapan bahwa pihak penyelenggara harus mengambil alih pembiayaan karena pemerintah daerah tidak memberikan dukungan sebagaimana yang diharapkan.
Menurutnya, fokus utama yang perlu dievaluasi justru menyangkut aspek perencanaan dan penganggaran kegiatan sejak awal.
"Jika akomodasi peserta merupakan kebutuhan mendasar dalam sebuah turnamen internasional, mengapa persoalan itu baru menjadi polemik menjelang atau saat pelaksanaan? Bukankah aspek tersebut seharusnya menjadi salah satu komponen pertama yang dipastikan oleh penyelenggara?" katanya.
Ia menilai persoalan yang muncul menjelang atau saat turnamen berlangsung menunjukkan perlunya evaluasi terhadap proses perencanaan, mitigasi risiko, serta koordinasi antarpemangku kepentingan.
Amiruddin mengingatkan bahwa dukungan pemerintah daerah tidak dapat diartikan sebagai pengalihan seluruh tanggung jawab penyelenggaraan kepada pemerintah daerah.
Menurut Amiruddin, Pemerintah Kota Medan sejauh ini telah memberikan berbagai dukungan untuk penyelenggaraan ASEAN U-19 Boys' Championship 2026, termasuk pembenahan Stadion Teladan sebagai venue pertandingan, peningkatan fasilitas pendukung, serta koordinasi lintas instansi yang diperlukan selama turnamen berlangsung.
Karena itu, ia menilai polemik yang berkembang seharusnya tidak mengaburkan kontribusi pemerintah daerah dalam mendukung suksesnya pelaksanaan ajang sepak bola kelompok umur tersebut.
Baca Juga:
Amiruddin meminta seluruh pihak menjadikan persoalan tersebut sebagai momentum untuk memperbaiki tata kelola penyelenggaraan kompetisi olahraga di masa mendatang.
Ia juga mendorong adanya keterbukaan kepada publik terkait pembagian tanggung jawab, skema pembiayaan, serta mekanisme pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan turnamen.
"Jika ada kekurangan dalam perencanaan akomodasi, akui dan perbaiki. Jika terjadi miskomunikasi, jelaskan secara terbuka. Jika ada perbedaan persepsi mengenai pembiayaan, buka seluruh dokumen dan kesepakatan kepada publik. Transparansi jauh lebih terhormat daripada membangun opini," katanya.
Menurut Amiruddin, kemajuan sepak bola tidak hanya ditentukan oleh prestasi di lapangan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola organisasi dan profesionalisme penyelenggaraan kompetisi.
"Kemajuan sepak bola tidak pernah lahir dari budaya saling menyalahkan. Yang dibutuhkan adalah keberanian mengakui kekurangan dan kesungguhan untuk memperbaikinya," ujarnya.*
(ad)
JAKARTA Pimpinan DPR RI menggelar rapat pimpinan (Rapim) untuk memfinalisasi sejumlah agenda legislasi, termasuk penyelesaian revisi Unda
POLITIK
JAKARTA Pengadilan Militer II08 Jakarta menjatuhkan vonis terhadap tiga prajurit TNI yang menjadi terdakwa dalam kasus penculikan dan pemb
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sebuah truk Colt Diesel bermuatan karton mengalami kecelakaan tunggal hingga terbalik di Fly Over Amplas, Jalan Sisingamangaraja, Kec
PERISTIWA
ACEH UTARA Sebanyak 58 unit hunian sementara (Huntara) yang ditempati korban banjir di Kabupaten Aceh Utara mengalami kerusakan setelah di
PERISTIWA
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tekanan hebat pada perdagangan Rabu (3/6/2026). IHSG ditutup anjlok 4,11 persen atau
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk program rehabilitasi ekonomi bagi pelaku usaha mikro yang terdampak ben
EKONOMI
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai kritik yang disampaikan mantan Wakil
POLITIK
SOLO Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara terkait penyebutan namanya dalam pledoi yang dibacakan mantan Menteri Pen
NASIONAL
JAKARTA Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung masih melanjutkan penggeledahan di Kantor Bada
NASIONAL
JAKARTA Sidang perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan kembali bergulir. Dalam agenda pembacaan nota pembe
HUKUM DAN KRIMINAL