Polrestabes Medan Gerebek Sarang Narkoba di Kandang Ayam dan Bebek, Tiga Orang Ditangkap
MEDAN Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba di Jalan Denai, Kecamatan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA –Kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, tengah menjadi sorotan publik. Alexander Marwata, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengungkapkan bahwa pihaknya akan menyelidiki laporan terkait penggunaan fasilitas private jet oleh Kaesang dan istrinya, Erina Gudono. Pesawat jet dengan nomor ekor N588SE yang digunakan Kaesang dalam perjalanan ke Amerika Serikat pada pertengahan Agustus 2024 tersebut diketahui dimiliki oleh perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.
Pernyataan Marwata ini menyusul kemunculan video di media sosial yang menunjukkan Kaesang dan Erina turun dari jet pribadi tersebut, yang diduga sedang mendarat di Bandara Adi Soemarmo, Solo. IM57+ Institute, sebuah wadah eks pegawai KPK, menanggapi pernyataan Marwata dengan menekankan pentingnya pembuktian dari KPK. Ketua IM57+ Institute, Praswad Nugraha, menegaskan bahwa KPK harus membuktikan bahwa tidak ada pihak yang mendapatkan keistimewaan di depan hukum.
“Ini pembuktian bagi KPK, apakah bisa menerapkan prinsip ‘equality before the law’ atau tidak. Tidak boleh ada satu orang pun di negara ini yang mendapatkan keistimewaan di depan hukum,” ujar Praswad. Ia menambahkan bahwa KPK harus menunjukkan posisinya sebagai lembaga independen, meskipun saat ini berada di bawah kekuasaan eksekutif berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019.
Menurut Praswad, KPK juga harus mengusut tuntas keterkaitan pihak yang diduga memberi fasilitas jet pribadi kepada Kaesang dengan bisnis yang dijalankannya di Indonesia. “Bila terbukti ada conflict of interest, maka patut diduga ada praktik gratifikasi dalam pemberian fasilitas jet pribadi untuk jalan-jalan ke Amerika bagi Kaesang dan Erina Gudono,” tegasnya.
Sementara itu, Alexander Marwata menyatakan bahwa KPK telah memerintahkan Direktur Gratifikasi untuk menyelidiki dugaan gratifikasi ini. “Kita berprinsip semua orang berkedudukan sama di depan hukum. Pimpinan sendiri sebenarnya sudah memerintahkan Direktur Gratifikasi, tolong dong itu informasi-informasi dari media ya itu diklarifikasi,” kata Marwata.
Marwata berharap bahwa keresahan publik terkait dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaesang dan istrinya dapat terjawab dengan klarifikasi yang memadai. “Jadi enggak usah sungkan, enggak usah ragu, bahwa kita melaksanakan tugas. Kalau itu menjadi perhatian publik, kita juga harus peka dan proaktif,” ujarnya.
KPK kini menghadapi tantangan besar untuk memastikan bahwa proses penyelidikan ini dilakukan secara transparan dan adil, menjaga integritas lembaga dan kepercayaan publik.
(N/014)
MEDAN Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba di Jalan Denai, Kecamatan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal Projo, Freddy Alex Damanik, menegaskan Presiden ke7 RI Joko Widodo bukan milik kelompok maupun partai polit
POLITIK
JEMBER Anggota DPRD Jember dari Fraksi Partai Gerindra, Achmad Syahri AsSiddiq, mengaku menyesali tindakannya setelah video dirinya ber
NASIONAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum menyatakan tuntutan pidana terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudri
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Luar Negeri Sugiono menyoroti gugurnya empat prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan perdamaian di Lebanon saat mengh
NASIONAL
JEMBER Majelis Kehormatan Partai Gerindra menjatuhkan sanksi teguran keras dan terakhir kepada anggota DPRD Jember, Achmad Syahri AsSid
POLITIK
NIAS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berencana merelokasi SMK Negeri 1 Gido di Kabupaten Nias dengan anggaran sebesar Rp4,5 miliar ya
PENDIDIKAN
BANDA ACEH Ibadah kurban tidak semata dimaknai sebagai ritual penyembelihan hewan saat Hari Raya Idul Adha, tetapi juga menjadi wujud ny
AGAMA
BATU BARA Guna memberikan dukungan langsung kepada peserta Musabaqah Tilawatil Qur&039an (MTQ) XIX Tingkat Kabupaten Batu Bara Tahun 144
PEMERINTAHAN
MEDAN Pelarian dua pelaku perampokan terhadap penumpang angkutan kota (angkot) Morina 81 di Kota Medan akhirnya berakhir. Tim gabungan d
HUKUM DAN KRIMINAL