Oleh : Rindiani Aprillia Cauntesa, S.Si.
PEMANASAN global, yang didefinisikan sebagai peningkatan suhu rata-rata sistem iklim Bumi, merupakan salah satu tantangan paling mendesak yang dihadapi dunia saat ini (Mathew, 2022; Popa & Cocoș, 2021).
Peningkatan suhu tercepat dalam sejarah tercatat selama 50 tahun terakhir, sebagian besar disebabkan oleh emisi gas rumah kaca (GRK) yang tidak terkendali dari aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil (Mathew, 2022).Baca Juga:
Perjanjian Paris menetapkan tujuan ambisius untuk membatasi kenaikan suhu global jauh di bawah 2°C, idealnya 1,5°C, dibandingkan tingkat pra-industri, yang menuntut transisi cepat ke sumber energi rendah karbon (Muellner et al., 2021; Popa & Cocoș, 2021).
Dalam hal ini, energi nuklir sering disebut sebagai salah satu opsi strategis untuk dekarbonisasi sistem energi global (Fernández-Arias et al., 2024; Quiroga-Barriga et al., 2025).
Artikel ini mengulas kontribusi potensial energi nuklir dalam mitigasi perubahan iklim berdasarkan analisis dari berbagai sumber.
Karakteristik Rendah Karbon Energi Nuklir
Keunggulan utama energi nuklir dalam konteks perubahan iklim adalah operasionalnya yang hampir bebas emisi GRK.
Reaksi fisi nuklir yang digunakan di pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) tidak menghasilkan karbon dioksida (CO2) secara langsung (Muellner et al., 2021).
Meskipun demikian, analisis siklus hidup penuh (termasuk penambangan uranium, pengayaan, fabrikasi bahan bakar, konstruksi PLTN, operasional, dekomisioning, dan manajemen limbah) menunjukkan adanya emisi GRK tidak langsung (Muellner et al., 2021; Popa & Cocoș, 2021).
Namun, emisi siklus hidup energi nuklir secara signifikan lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil dan seringkali sebanding atau bahkan lebih rendah dari beberapa sumber energi terbarukan.
Estimasi emisi bervariasi, tetapi banyak studi menempatkannya di kisaran 2 hingga 130 g CO2-eq/kWh, dengan rata-rata yang sering dikutip sekitar 12-29 g CO2-eq/kWh (Quiroga-Barriga et al., 2025).
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menegaskan bahwa permohonan Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, untuk menjadi pihak ter
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) menjelaskan alasan penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Tiga kepala bidang (kabid) di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dilaporkan mengundurkan diri dari jabatannya di tengah menc
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Iran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz pada Jumat, 17 April 2026, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Isr
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring mengungkap sejumlah potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Aturan ini
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan eks perlintasan kereta api di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan da
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
