4. Risiko Proliferasi Nuklir
Teknologi dan material yang digunakan dalam siklus bahan bakar nuklir sipil (terutama pengayaan uranium dan pemrosesan ulang plutonium) secara inheren memiliki potensi penyalahgunaan untuk tujuan militer (Hans, n.d.; Egeland, 2025; Muellner et al., 2021).
Rezim non-proliferasi internasional dan pengawasan IAEA sangat penting untuk mengelola risiko ini.
5. Keterbatasan Sumber Daya Uranium
Reaktor fisi generasi saat ini sebagian besar bergantung pada isotop Uranium-235 yang langka (0,7% dari uranium alam) (Muellner et al., 2021).
Ekspansi nuklir skala besar dengan teknologi saat ini dapat menghadapi keterbatasan pasokan uranium dalam jangka panjang, meskipun teknologi pembiak (FBRs) atau pemanfaatan Thorium dapat mengatasi hal ini (Muellner et al., 2021; Popa & Cocoș, 2021).
6. Penerimaan Publik
Penolakan atau keraguan publik, yang dipicu oleh kekhawatiran tentang keselamatan, limbah, dan hubungan historis dengan senjata nuklir, tetap menjadi hambatan besar di banyak negara (Hans, n.d.; Popa & Cocoș, 2021; Quiroga-Barriga et al., 2025; Fernández-Arias et al., 2024).
Membangun kepercayaan dan keterlibatan masyarakat sangat krusial (Quiroga-Barriga et al., 2025).
7. Kerentanan terhadap Dampak Perubahan Iklim
Ironisnya, infrastruktur nuklir itu sendiri rentan terhadap dampak perubahan iklim.
Peningkatan suhu air (sungai, laut) dapat mengurangi efisiensi pendinginan dan memaksa pengurangan daya (Portugal-Pereira et al., 2024).
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menegaskan bahwa permohonan Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, untuk menjadi pihak ter
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) menjelaskan alasan penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Tiga kepala bidang (kabid) di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dilaporkan mengundurkan diri dari jabatannya di tengah menc
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Iran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz pada Jumat, 17 April 2026, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Isr
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring mengungkap sejumlah potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Aturan ini
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan eks perlintasan kereta api di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan da
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
