"Kita Tidak Gagal, Kita Berhasil": Prabowo Semprot Kelompok Ekstrem dan Beberkan Bukti MBG
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintahannya tidak gagal menjalankan berbagai program prioritas. Prabowo menyinggung sejum
NASIONAL
Oleh:Habiburokhman.
ANEH kalau ada yang menyuarakan pengaturan institusi Polri tidak langsung di bawah Presiden dan penunjukan Kapolri tidak perlu persetujuan DPR sebagai awal dari upaya reformasi Polri.
Baca Juga:
Khusus soal pengaturan posisi Polri di bawah Presiden tercermin pada Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang secara jelas menyebutkan Polri bertanggung jawab di sektor keamanan terpisah secara organisasi dengan institusi yang bertanggung jawab di sektor pertahanan.
Sikap Presiden Prabowo sejak dahulu juga selalu konsisten, menginginkan Polri langsung berada di bawah Presiden.
Jelang Pemilu 2024, Prabowo tegas menepis isu yang menyebut dirinya akan menempatkan Polri di bawah kementerian jika dirinya menjadi presiden. Prabowo menegaskan Polri seharusnya tetap di bawah presiden.
Sementara pengaturan soal penunjukan Kapolri memerlukan persetujuan DPR jelas merupakan konsekuensi demokratisasi politik.
DPR merupakan representasi rakyat yang paling konstitusional. Dengan adanya persetujuan DPR, kontrol terhadap Kapolri agar menjalankan tugasnya dengan baik bisa maksimal.
Lanjutkan Reformasi Aparat Penegak Hukum
Situasi saat ini memang banyak kritikan kepada institusi Polri. Hal tersebut terkait dengan banyaknya oknum-oknum yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan bahkan melakukan pelanggaran. Hal yang sama juga terjadi dengan aparat penegak hukum lain yaitu jaksa dan hakim.
Reformasi Polri dan juga institusi penegak hukum lain memang harus terus dilanjutkan. Komisi III berkomitmen mengawal reformasi aparat penegak hukum.* (news.detik.com)
*) Penulis adalah Ketua Komisi III DPR RI.
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintahannya tidak gagal menjalankan berbagai program prioritas. Prabowo menyinggung sejum
NASIONAL
JAKARTA Pergantian Purbaya Yudhi Sadewa dari posisi Menteri Keuangan dan pelantikan Suahasil Nazara pada 14 September 2026 kembali memuncu
POLITIK
MEDAN Lembaga Kritik Kebijakan (LKK) Sumatera Utara menyoroti pengangkatan Muhammad Ali Sipahutar sebagai Sekretaris DPRD Sumatera Utara.
PEMERINTAHAN
DELISERDANG Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya memimpin upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2026 di Lapangan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Persidangan Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa terkait perkara polemik ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi)
NASIONAL
BINJAI Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai menggelar razia gabungan bersama TNI, Polri dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengatakan Dadan Hindayana, mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), merupakan salah satu orang yang per
NASIONAL
JAKARTA Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa optimistis nota perlawanan atau eksepsi keduanya dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran na
NASIONAL
JAKARTA Sejumlah pendukung Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa membentangkan spanduk bertuliskan Adili Jokowi di depan Pen
NASIONAL
BOGOR Presiden Prabowo Subianto menolak usulan agar Indonesia menjadi tuan rumah berbagai ajang pertandingan internasional. Prabowo menila
NASIONAL