KPK Kantongi Identitas Pelaku Penghilangan Barang Bukti Kasus Kuota Haji
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa pihaknya telah mengantongi identitas terduga pelaku yang menghilangkan baran
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh:Nurul Fatta.
DALAM negara demokrasi, partai politik semestinya berfungsi sebagai wadah artikulasi dan agregasi kepentingan warga negara, serta menjadi jembatan antara rakyat dan penguasa.
Baca Juga:Partai seharusnya memperjuangkan aspirasi publik, bukan sekadar menjadi perpanjangan tangan kekuasaan.
Namun, ketika kita mengaitkan fungsi ideal tersebut dengan wacana pengembalian pilkada kepada mekanisme pemilihan oleh DPRD, muncul persoalan serius tentang krisis fungsi partai politik dalam demokrasi kita hari ini.
Pertama, partai politik cenderung lebih melayani penguasa ketimbang rakyat. Alasan mahalnya biaya pilkada kerap dijadikan dalih untuk menghapus pilkada langsung. Namun, argumentasi ini problematik karena bertentangan dengan kehendak publik.
Berbagai hasil survei justru menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat tetap menginginkan pilkada langsung sebagai wujud kedaulatan rakyat. Survei Politika Research & Consulting (PRC) pada Juni lalu mencatat 65,7 persen responden menyatakan sangat tidak setuju dan tidak setuju terhadap pilkada tidak langsung.
Temuan serupa ditunjukkan oleh LSI Denny JA, di mana 66,1 persen publik menyatakan kurang setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Bahkan, survei Litbang Kompas menunjukkan angka yang lebih besar 77,3 persen publik menginginkan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.
Data ini secara konsisten menegaskan bahwa publik menolak pilkada oleh DPRD dan memilih pilkada langsung.
Karena itu, ketika partai politik tetap mendorong pilkada tidak langsung dengan dalih tingginya biaya politik, sambil mengabaikan kehendak publik, maka partai sesungguhnya sedang meninggalkan fungsi representasinya dan lebih memilih menyesuaikan diri dengan arah kebijakan penguasa.
Dalam konteks ini, partai politik tidak lagi berdiri sebagai institusi demokratis yang otonom, melainkan cenderung menyerupai partai di negara otoriter, yakni hanya menjalankan kehendak penguasa atau kekuasaan, bukan kehendak rakyat.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa pihaknya telah mengantongi identitas terduga pelaku yang menghilangkan baran
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Komjen Pol Purn. Dharma Pongrekun, akhirnya buka suara terkait namanya ya
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti risiko tindak pidana korupsi dalam penugasan khusus PT Pertamina (Persero) terkait pe
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Nilai mata uang Iran, rial, terus merosot di tengah gelombang demonstrasi yang telah berlangsung lebih dari dua pekan. Pada Rabu
INTERNASIONAL
DEPOK Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan masih tingginya angka kematian ibu dan bayi di Indonesia. Dalam paparannya, ia
KESEHATAN
JAKARTA Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia (BRI) kembali menjadi salah satu sumber pembiayaan utama bagi pelaku Usaha Mikro
EKONOMI
JAKARTA Aplikasi dompet digital DANA menyediakan sejumlah fitur yang memungkinkan pengguna memperoleh saldo tambahan tanpa transaksi ber
EKONOMI
MEDAN Malam 27 Rajab dianggap sebagai salah satu malam istimewa dalam Islam karena keterkaitannya dengan peristiwa Isra Mi&039raj Nabi
AGAMA
OlehNurul Fatta. DALAM negara demokrasi, partai politik semestinya berfungsi sebagai wadah artikulasi dan agregasi kepentingan warga negara
OPINI
PADANGSIDIMPUAN Turnamen sepakbola Ama Ama Cup Kota Padangsidimpuan kembali memanas dengan laga sengit antara Putra Mandiri FC melawan F
OLAHRAGA
