Menjemput yang Tak Terlihat: Sekolah Rakyat dan Ikhtiar Presiden Memutus Rantai Kemiskinan bagi "The Invisible People"

Oleh: Saifullah Yusuf

ADA kemiskinan yang bisa kita lihat: rumah yang nyaris roboh, dapur yang jarang berasap, seragam sekolah yang lusuh dan diwariskan dari kakak ke adik. Tetapi ada jenis kemiskinan lain yang lebih sunyi, kemiskinan yang bekerja dalam diam, menghapus keberanian seseorang untuk bermimpi, lalu perlahan membuat mereka seolah tidak ada.

Presiden Prabowo Subianto, dalam Sidang Kabinet Merah Putih 20 Oktober 2025, menyebut mereka sebagai "the invisible people" orang-orang paling bawah yang sering tidak kita lihat dan tidak kita rasakan penderitaannya.

Baca Juga:

• Hadiri Rakornas Urusan Pemerintahan Umum, Bupati Labusel: Daerah Bukan Hanya Pelaksana, tapi Mitra Strategis Pembangunan Nasional

Kalimat itu bukan sekadar retorika. Ia adalah pengingat: kalau negara abai terhadap yang paling lemah, maka negara kehilangan alasan moral untuk berdiri.

Dari kesadaran itulah, Sekolah Rakyat dirancang. Ia bukan sekadar lembaga pendidikan, melainkan sebuah ikhtiar untuk memutus rantai kemiskinan karena kemiskinan kerap diwariskan bukan oleh takdir, tetapi oleh ketidakadilan kesempatan.

Dari gagasan menjadi gerakan: 166 titik, 34 provinsi

Sekolah Rakyat beroperasi bertahap:
• 63 titik mulai berjalan pada Juli 2025
• 37 titik menyusul pada Agustus 2025
• 66 titik dimulai pada akhir September hingga awal Oktober 2025

Totalnya 166 titik yang tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sekolah Rakyat menampung 15.954 siswa, didampingi 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan.

Angka-angka ini penting bukan untuk dibanggakan, melainkan untuk dijaga. Karena di balik setiap angka, ada anak yang sedang belajar menggenggam kembali masa depannya.

Siapa anak-anak itu?

Sekolah Rakyat tidak dibangun untuk anak-anak yang sudah punya akses. Ia dibangun untuk mereka yang selama ini nyaris tak terdengar suaranya.

Hasil penjangkauan dan verifikasi lapangan yang kami lakukan bersama pendamping sosial, dinas sosial daerah, dan BPS, kemudian mendapatkan persetujuan kepala daerah sebelum ditetapkan menunjukkan kondisi keluarga siswa yang benar-benar rentan:
1. 60% orang tua bekerja sebagai buruh, buruh harian lepas, kuli bangunan, buruh tani, buruh nelayan, tukang ojek, pemulung, dan pekerjaan serupa yang penghasilannya tidak menentu.
2. 67% penghasilan keluarga berada di bawah Rp1.000.000 per bulan.
3. 65% memiliki tanggungan keluarga lebih dari 4 orang.
4. Ada 454 siswa yang berasal dari kelompok tidak/belum pernah mengenyam pendidikan.
5. Ada 298 siswa yang putus sekolah/tidak lulus, dan sebagian dari mereka sudah bekerja pada usia yang sangat muda.
6. Kami juga menemukan kenyataan yang lebih sunyi: banyak anak berasal dari keluarga orang tua tunggal, dan sebagian mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Inilah wajah "yang tak terlihat" itu. Dan di sinilah Sekolah Rakyat berdiri: memastikan negara tidak datang terlambat.

Hadiri Rakornas Urusan Pemerintahan Umum, Bupati Labusel: Daerah Bukan Hanya Pelaksana, tapi Mitra Strategis Pembangunan Nasional

Wakapolda Aceh Hadiri Peringatan Isra Mikraj di Masjid Raya Baiturrahman, Perkuat Sinergi dengan Masyarakat

Ketua TP PKK Deli Serdang Tekankan Penguatan Dasawisma sebagai Ujung Tombak dalam 10 Program Pokok PKK

Tak Terima Nama Baik Tercemar, Guru di Jambi Laporkan Siswa Pelaku Kekerasan

KPAI Catat 2.031 Kasus Pelanggaran Hak Anak di 2025, Pelaku Terbanyak Orang Tua

Mahfud MD: Rekrutmen Polri Harus Bebas Titipan DPR, Parpol, dan Menteri