Ketika masyarakat terlampau tangguh mengatasi kemiskinan dan kelaparan melalui donasi mandiri, birokrasi negara tanpa disadari menerima kompensasi toleransi atas kelalaian mereka menyusun infrastruktur keadilan.
Kapasitas empati warga jelas tidak didesain untuk terus memikul beban konstitusional negara modern. Energi altruistik masif ini menyimpan kekuatan determinan yang hanya akan bermakna jika sukses dimutasi menjadi kesadaran politik.
Visi peradaban rasional menuntut warga untuk mengubah arah kedermawanan dari amal karitatif menjadi gerakan menuntut akuntabilitas perpajakan dan pemberantasan korupsi struktural.
Identitas nasional sebagai bangsa penderma ini mutlak harus dikonversi menjadi fase transisi menuju kedewasaan tatanan politik.
Kita tidak bisa selamanya merayakan angka sumbangan warga miskin kepada warga yang lebih miskin lainnya.
Integritas negara mutlak diperbaiki secara total, sehingga fungsi perlindungan sosial kembali kepada entitas yang memang memungut pajak untuk itu.
Transformasi struktural ini membutuhkan masyarakat yang tidak hanya gemar berdonasi, tetapi juga berani mengawasi jalannya roda kekuasaan secara presisi.
Trofi kebanggaan kedermawanan global itu kini memendarkan citra perikemanusiaan yang memukau di mata dunia.
Namun dalam realitasnya, setiap lembaran rupiah yang dipertukarkan secara diam-diam antartetangga untuk menebus resep obat, senantiasa membawa pesan sunyi yang teramat tajam.
Rakyat jelata akan terus merengkuh tubuh saudaranya dengan pelukan solidaritas yang erat, murni sebab mereka amat memahami satu hal yang sungguh brutal.
Apabila pijakan kaki ini runtuh membentur dasar kenyataan, dipastikan belum ada satupun struktur jaring perlindungan negara dengan integritas penuh yang bersedia menangkap tubuh mereka.* (nasional.kompas.com)
*) Penulis adalah Psikiater/Psikolog Peneliti & Assessor pada IISA Assessment Consultancy & Research Centre