Membaca Ulang Kebangkitan Nasional dan Luka Ekonomi Bangsa

Oleh:Hasnuddin Wahid.

SETIAP tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum lahirnya kesadaran kolektif melawan penjajahan. Nama Budi Utomo disebut, pelajar STOVIA dikenang, dan semangat persatuan dipuji.

Namun ada satu pertanyaan penting yang jarang diajukan secara serius: mengapa kesadaran nasional itu muncul justru pada awal abad ke-20, dan bukan dua atau tiga abad sebelumnya ketika penjajahan sudah berlangsung lama?

Baca Juga:

• Sinkronisasi Revisi RTRW Asahan 2026–2046, Sekda: Infrastruktur Perbatasan Jadi Prioritas Dongkrak Ekonomi

Jawabannya ternyata bukan semata-mata soal nasionalisme, pendidikan, atau politik. Ada faktor yang lebih mendasar dan lebih dekat dengan kehidupan rakyat sehari-hari: ekonomi.

Kebangkitan nasional Indonesia sesungguhnya lahir dari akumulasi penderitaan ekonomi kolonial yang panjang. Nasionalisme tidak hanya lahir dari pidato kaum terpelajar, tetapi juga dari sawah yang gagal panen, pajak yang mencekik, kerja paksa, dan kemiskinan struktural yang diwariskan kolonialisme (Furnivall, 1944).

Pada abad ke-19, Hindia Belanda menjadi salah satu sumber kekayaan terbesar bagi Kerajaan Belanda melalui sistem tanam paksa (cultuurstelsel) yang diterapkan sejak 1830 oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch.

Melalui sistem ini, petani Nusantara diwajibkan menyerahkan sebagian tanah dan tenaganya untuk menanam komoditas ekspor seperti kopi, gula, teh, nila, dan tembakau (Elson, 1994).

Hasilnya luar biasa bagi Belanda. Sejarawan ekonomi mencatat bahwa antara 1830-1877, pemerintah Belanda memperoleh surplus sekitar 823 juta gulden dari Hindia Belanda.

Dengan dana tersebut, membuat Belanda bisa membayar utang negara, membangun rel kereta api, kanal, dan mempercepat industrialisasi (Ricklefs, 2008).

Ironisnya, dana sebesar itu diraup Belanda di atas keringat dan darah rakyat Nusantara.

Kala itu, di berbagai wilayah Jawa, petani kehilangan ruang untuk menanam pangan sendiri.

Akibatnya, bencana kelaparan terjadi di sejumlah daerah seperti Cirebon, Demak, dan Grobogan. Dalam periode 1840-an hingga 1850-an, ribuan orang meninggal akibat kombinasi gagal panen, pajak tinggi, dan eksploitasi kolonial (Boomgaard, 2007).

Sinkronisasi Revisi RTRW Asahan 2026–2046, Sekda: Infrastruktur Perbatasan Jadi Prioritas Dongkrak Ekonomi

PSI Siapkan Roadmap Safari Politik Bareng Jokowi Keliling Indonesia

Bahlil Klaim ICP Stabil di Bawah USD100, Pemerintah Pastikan Harga BBM Tak Naik

Masa Tunggu Haji RI Bisa Capai 49 Tahun, Pemerintah Kaji Ulang Sistem Kuota Nasional

Jelang Idul Adha, Mentan Minta Satgas Pangan Tindak Tegas Pelaku Kecurangan Harga Minyak Goreng

KPK Dorong Rupbasan Jadi Role Model Penegakan Hukum, Fitroh Tekankan Integritas Petugas