Mimpi Negeri Tanpa Amplop

Di sanalah budaya birokrasi perlahan dibentuk, sekaligus diuji. Pemberantasan korupsi memang memerlukan keberanian aparat penegak hukum.

Namun, republik ini juga membutuhkan keberanian yang lebih senyap: keberanian setiap penyelenggara negara untuk berkata bahwa jabatannya tidak dapat dipengaruhi oleh pemberian dalam bentuk apa pun.

Sebabnya jelas: kepercayaan publik dibangun bukan hanya oleh putusan pengadilan, tetapi juga oleh keyakinan bahwa kekuasaan dijalankan dengan kehormatan.

Mungkin karena itu, mimpi tentang negeri tanpa amplop pada akhirnya adalah harapan agar republik ini memiliki semakin banyak penyelenggara negara yang memandang integritas sebagai kebiasaan, alih-alih pencitraan.

Sebagai karakter, alih-alih sekadar kewajiban administratif.

Sebab manakala teladan menjadi budaya, hukum tidak bekerja sendirian.

Ia akan menemukan sekutunya yang paling kuat: kepercayaan rakyat.* (nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Analis Hukum dan Politik, Direktur PT. Gajah Mada Analitika

Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Jadi Tersangka, Bukti Tak Ada Pihak yang Kebal Hukum

Satgas PRR Percepat Pembangunan 27 Ribu Huntap Pascabencana di Sumatera, Tito: Tinggal Lima Bulan Lagi

Polemik Tin Slag Babel Memanas! Dirut PT BBBS Bantah Isu Ekspor ke Laos dan Siap Lapor Dewan Pers

Kejari Medan Periksa Mantan Direktur RSUD Pirngadi, Dugaan Korupsi BLUD Rp23,8 Miliar Masuk Tahap Penyidikan

Komisi III DPR Bakal Awasi Langsung Penggeledahan Tiga Kasus Korupsi: Jangan Sampai Emas Batangan Ditukar Cokelat

Prabowo Beri Pesan Tegas untuk Aparat Penegak Hukum soal Penanganan Tiga Kasus Korupsi yang Seret Eks Jampidsus