Ketika Megawati Mengajak Indonesia Belajar dari Iran

Reuters melaporkan bahwa pada Juli 2026 inflasi Iran mencapai 66 persen, harga pangan meningkat 128 persen, nilai rial melemah, industri mengalami tekanan, dan masyarakat menghadapi penurunan daya beli, sehingga resiliensi negara harus dibedakan dari kesejahteraan rakyat yang menjadi tujuan akhir pembangunan.

Dari Iran Menuju Politik Kedaulatan Indonesia

Justru di titik inilah pernyataan Megawati dapat dibaca sebagai refleksi mengenai Indonesia, bukan sebagai ajakan untuk meniru sistem politik Iran, sebab pelajaran yang ditawarkan terletak pada kemampuan mempertahankan kedaulatan dan pilihan nasional dalam lingkungan internasional yang penuh tekanan.

Indonesia memiliki pengalaman historis sendiri melalui politik luar negeri bebas aktif, Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, dan gagasan berdikari Bung Karno.

Karena itu, pengalaman Iran dapat ditempatkan sebagai bahan perbandingan untuk memperkuat kapasitas Indonesia tanpa mengadopsi struktur politik maupun kebijakan domestiknya.

Dalam tradisi Soekarno, kemerdekaan politik tidak pernah berhenti pada pengakuan formal terhadap kedaulatan karena kemerdekaan harus mempunyai basis ekonomi, teknologi, kebudayaan, dan kemampuan menentukan arah pembangunan sendiri.

Sebuah gagasan yang kembali muncul dalam pidato Megawati ketika ia menghubungkan geopolitik dengan kedaulatan kekayaan alam, kemandirian ekonomi, penguasaan teknologi, dan persatuan bangsa.

Dengan demikian, pembicaraan mengenai Iran pada 17 Agustus 2026 dapat dibaca sebagai aktualisasi gagasan berdikari dalam konteks baru ketika Indonesia menghadapi rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, perubahan rantai pasok global, kompetisi energi, serta transformasi teknologi yang semakin menentukan distribusi kekuasaan dunia.

Perspektif tersebut menjadi semakin relevan karena posisi Indonesia berbeda dari Iran.

Namun, keduanya menghadapi persoalan yang sama dalam satu aspek penting, yaitu bagaimana mempertahankan otonomi strategis ketika sistem internasional dibentuk oleh negara-negara dengan kemampuan ekonomi, militer, teknologi, dan finansial yang sangat besar.

Bagi Indonesia, otonomi strategis tidak berarti menutup diri dari Amerika Serikat, Tiongkok, Eropa, Timur Tengah, atau kekuatan lainnya, melainkan membangun kapasitas nasional sehingga hubungan dengan kekuatan besar berlangsung berdasarkan kepentingan nasional dan kemampuan melakukan pilihan, bukan karena ketergantungan yang membatasi ruang gerak diplomasi.

Oleh karena itu, pernyataan Megawati mengenai Iran dapat dipahami sebagai upaya mengubah pengalaman konflik Timur Tengah menjadi refleksi tentang masa depan Indonesia.

Gemuruh Semangat Tanah Gayo Ribuan Warga Bener Meriah Gelar Apel Kebangsaan Teguhkan Komitmen NKRI

Darurat Kekeringan El Nino Mengamuk, Sebagian Besar Jawa Masuk Kategori Awas

Disrupsi Teknologi & Masa Depan Wirausaha: Universitas Paramadina Satukan Akademisi Tiga Negara di IFE 2026

Ngebut di Era Digital Menkomdigi Ungkap 4G Nyaris Sikat 99% Penduduk, 5G Masih Merayap

Kemitraan Strategis Eropa-Sumut: Wagub Surya Pikat Dubes Belgia Lewat Optimalisasi Sawit dan Inovasi Olahraga

Bukan Sengaja 'Diekspor', BMKG Ungkap Angin Musiman Jadi Biang Keladi Asap Kalimantan Menggeliat ke Negara Tetangga