Ketika Megawati Mengajak Indonesia Belajar dari Iran

Oleh:Aji Cahyono

PERNYATAAN Megawati Soekarnoputri pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, 17 Agustus 2026, menarik perhatian.

Dia menggunakan Iran sebagai contoh negara yang mampu bertahan menghadapi tekanan Amerika Serikat, sekaligus mengajak Indonesia membaca kembali arti persatuan dalam menghadapi perubahan geopolitik dunia.

Baca Juga:

• Gemuruh Semangat Tanah Gayo Ribuan Warga Bener Meriah Gelar Apel Kebangsaan Teguhkan Komitmen NKRI

Dalam pidatonya di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Megawati mempertanyakan mengapa Amerika Serikat yang disebutnya sebagai negara superpower belum mampu mengalahkan Iran, lalu mengarahkan perhatian kepada kekuatan persatuan bangsa Iran sebagai salah satu penjelasan penting atas ketahanan negara tersebut.

Pernyataan tersebut memperoleh bobot geopolitik jauh lebih besar karena disampaikan ketika perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran telah berlangsung hampir enam bulan sejak serangan 28 Februari 2026.

Konflik tersebut merusak infrastruktur, mengganggu perdagangan, menimbulkan korban besar, serta memperluas dampaknya terhadap keamanan dan perekonomian kawasan Timur Tengah.

Reuters melaporkan pada Agustus, meskipun Iran mengalami kerusakan serius pada infrastruktur dan kemampuan militernya, Teheran masih mempertahankan kemampuan rudal dan drone serta mampu mengganggu pelayaran energi melalui Selat Hormuz, sehingga konflik tersebut berkembang menjadi persoalan keamanan internasional dan ekonomi global.

Jika dibaca melalui perspektif hubungan internasional, pertanyaan Megawati menyentuh perdebatan klasik mengenai apakah kekuatan negara hanya dapat diukur melalui kemampuan material seperti kekuatan militer, ukuran ekonomi, teknologi, dan kapasitas industri, atau juga melalui kemampuan masyarakat mempertahankan kohesi politik ketika menghadapi tekanan eksternal.

Iran memberikan contoh yang kompleks karena negara tersebut secara ekonomi jauh lebih kecil dibandingkan dengan Amerika Serikat.

Namun, memiliki populasi sekitar 92,4 juta jiwa, produk domestik bruto sekitar Rp 362,7 miliar dolar AS pada 2025, serta pengalaman panjang menghadapi sanksi, tekanan diplomatik, konflik bersenjata, dan isolasi internasional.

Karena itu, makna utama pernyataan Megawati tidak tepat apabila dipersempit menjadi dukungan terhadap Iran atau penolakan terhadap Amerika Serikat.

Struktur argumentasinya justru mengarah pada pertanyaan mengenai bagaimana sebuah bangsa mempertahankan kemampuan menentukan nasibnya sendiri ketika berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih besar.

Iran ditempatkan sebagai studi pembanding untuk Indonesia, terutama mengenai hubungan antara persatuan nasional, ketahanan negara, kemandirian ekonomi, penguasaan teknologi, dan kemampuan mempertahankan kepentingan nasional di tengah kompetisi kekuatan besar.

Persatuan sebagai Infrastruktur Kedaulatan

Dalam kerangka pemikiran tersebut, persatuan yang disebut Megawati bukan hanya persoalan moral atau slogan politik, melainkan dapat dipahami sebagai sumber daya strategis yang menentukan kemampuan negara menghadapi tekanan geopolitik.

Negara dengan persenjataan canggih dan sumber daya ekonomi besar tetap dapat menjadi rentan apabila mengalami fragmentasi sosial dan politik.

Sedangkan negara yang menghadapi keterbatasan material dapat mempertahankan daya tahannya apabila memiliki institusi yang kuat, identitas nasional yang kokoh, kapasitas pertahanan memadai, dan masyarakat yang memiliki tingkat kohesi tertentu.

Pengalaman Iran sepanjang 2026 menunjukkan, ketahanan tersebut tidak dapat dijelaskan oleh persatuan saja karena terdapat kombinasi antara geografi, kemampuan rudal, jaringan regional, struktur keamanan, pengalaman perang, kapasitas industri pertahanan, serta posisi strategis Iran di sekitar Teluk Persia.

Selat Hormuz menjadi salah satu sumber leverage terpenting karena sebelum konflik mengganggu pelayaran.

Jalur tersebut membawa rata-rata 20,9 juta barel minyak dan produk petroleum per hari pada paruh pertama 2025, setara dengan sekitar seperlima konsumsi petroleum global, sementara 89 persen minyak mentah dan kondensat yang melintasinya menuju pasar Asia.

Dampak strategis posisi geografis tersebut semakin terlihat pada 2026 ketika aliran minyak melalui Selat Hormuz turun drastis dari rata-rata 21,6 juta barel per hari pada kuartal keempat 2025 menjadi sekitar 4,9 juta barel per hari pada kuartal kedua 2026.

Gangguan lokal berubah menjadi persoalan energi global yang memengaruhi harga minyak, inflasi, transportasi, dan stabilitas ekonomi banyak negara.

Badan Informasi Energi Amerika Serikat memperkirakan gangguan tersebut telah menyebabkan penurunan persediaan minyak global yang besar dan membuat harga Brent diproyeksikan tetap tinggi sebelum arus energi melalui Hormuz kembali normal.

Namun, ketahanan Iran juga memiliki paradoks harus diperhitungkan agar pembacaan terhadap pernyataan Megawati tidak berubah menjadi romantisasi terhadap suatu negara yang sedang berperang. Kemampuan bertahan dari tekanan eksternal tidak selalu berarti masyarakat terbebas dari penderitaan ekonomi dan sosial.

Reuters melaporkan bahwa pada Juli 2026 inflasi Iran mencapai 66 persen, harga pangan meningkat 128 persen, nilai rial melemah, industri mengalami tekanan, dan masyarakat menghadapi penurunan daya beli, sehingga resiliensi negara harus dibedakan dari kesejahteraan rakyat yang menjadi tujuan akhir pembangunan.

Dari Iran Menuju Politik Kedaulatan Indonesia

Justru di titik inilah pernyataan Megawati dapat dibaca sebagai refleksi mengenai Indonesia, bukan sebagai ajakan untuk meniru sistem politik Iran, sebab pelajaran yang ditawarkan terletak pada kemampuan mempertahankan kedaulatan dan pilihan nasional dalam lingkungan internasional yang penuh tekanan.

Indonesia memiliki pengalaman historis sendiri melalui politik luar negeri bebas aktif, Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, dan gagasan berdikari Bung Karno.

Karena itu, pengalaman Iran dapat ditempatkan sebagai bahan perbandingan untuk memperkuat kapasitas Indonesia tanpa mengadopsi struktur politik maupun kebijakan domestiknya.

Dalam tradisi Soekarno, kemerdekaan politik tidak pernah berhenti pada pengakuan formal terhadap kedaulatan karena kemerdekaan harus mempunyai basis ekonomi, teknologi, kebudayaan, dan kemampuan menentukan arah pembangunan sendiri.

Sebuah gagasan yang kembali muncul dalam pidato Megawati ketika ia menghubungkan geopolitik dengan kedaulatan kekayaan alam, kemandirian ekonomi, penguasaan teknologi, dan persatuan bangsa.

Dengan demikian, pembicaraan mengenai Iran pada 17 Agustus 2026 dapat dibaca sebagai aktualisasi gagasan berdikari dalam konteks baru ketika Indonesia menghadapi rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, perubahan rantai pasok global, kompetisi energi, serta transformasi teknologi yang semakin menentukan distribusi kekuasaan dunia.

Perspektif tersebut menjadi semakin relevan karena posisi Indonesia berbeda dari Iran.

Namun, keduanya menghadapi persoalan yang sama dalam satu aspek penting, yaitu bagaimana mempertahankan otonomi strategis ketika sistem internasional dibentuk oleh negara-negara dengan kemampuan ekonomi, militer, teknologi, dan finansial yang sangat besar.

Bagi Indonesia, otonomi strategis tidak berarti menutup diri dari Amerika Serikat, Tiongkok, Eropa, Timur Tengah, atau kekuatan lainnya, melainkan membangun kapasitas nasional sehingga hubungan dengan kekuatan besar berlangsung berdasarkan kepentingan nasional dan kemampuan melakukan pilihan, bukan karena ketergantungan yang membatasi ruang gerak diplomasi.

Oleh karena itu, pernyataan Megawati mengenai Iran dapat dipahami sebagai upaya mengubah pengalaman konflik Timur Tengah menjadi refleksi tentang masa depan Indonesia.

Terutama, mengenai pertanyaan apakah kemerdekaan yang telah memasuki usia 81 tahun telah menghasilkan kemampuan nyata untuk menentukan arah politik, ekonomi, teknologi, energi, dan keamanan nasional.

Iran dalam konstruksi pemikiran tersebut berfungsi sebagai cermin yang memperlihatkan, kekuatan negara tidak hanya berasal dari besarnya anggaran pertahanan atau kapasitas ekonomi.

Namun, juga dari kemampuan mempertahankan kohesi nasional, mengelola tekanan, memanfaatkan posisi geografis, dan menjaga ruang keputusan politik di tengah tekanan kekuatan eksternal.

Karena itu, inti pesan Megawati pada 17 Agustus 2026 dapat dibaca sebagai kesinambungan antara nasionalisme Soekarno, gagasan berdikari, Pancasila, dan politik luar negeri bebas aktif dalam menghadapi geopolitik abad ke-21, dengan persatuan ditempatkan sebagai fondasi yang memungkinkan kedaulatan politik diterjemahkan menjadi kekuatan strategis.

Pertanyaan mengenai mengapa Amerika Serikat belum mampu menundukkan Iran pada akhirnya bukan pertanyaan tentang siapa yang menang atau kalah.

Melainkan pertanyaan yang lebih penting bagi Indonesia adalah seberapa kuat bangsa ini menjaga persatuan, menguasai sumber daya, membangun teknologi, memperkuat ekonomi, dan menentukan sendiri posisi nasionalnya ketika dunia semakin dipenuhi kompetisi kekuatan besar.*(www.kompas.com)

*) Penulis adalahPemerhati Geopolitik Indonesia dan Timur Tengah

Gemuruh Semangat Tanah Gayo Ribuan Warga Bener Meriah Gelar Apel Kebangsaan Teguhkan Komitmen NKRI

Darurat Kekeringan El Nino Mengamuk, Sebagian Besar Jawa Masuk Kategori Awas

Disrupsi Teknologi & Masa Depan Wirausaha: Universitas Paramadina Satukan Akademisi Tiga Negara di IFE 2026

Ngebut di Era Digital Menkomdigi Ungkap 4G Nyaris Sikat 99% Penduduk, 5G Masih Merayap

Kemitraan Strategis Eropa-Sumut: Wagub Surya Pikat Dubes Belgia Lewat Optimalisasi Sawit dan Inovasi Olahraga

Bukan Sengaja 'Diekspor', BMKG Ungkap Angin Musiman Jadi Biang Keladi Asap Kalimantan Menggeliat ke Negara Tetangga