"Power Sharing" Tak Cukup, Prabowo Butuh Rekonsolidasi Kekuatan

Jangan sampai informasi yang masuk adalah informasi saringan yang justru menjauhkan Prabowo dari rakyat.

Keempat, mengevaluasi kembali kebijakan politik dan ekonomi yang berjalan.

Dalam politik pemerintahan, tidak tabu bagi seorang penguasa untuk mengeliminasi kebijakan atau programnya jika mendapatkan resistensi tinggi dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Keberanian seorang pemimpin untuk mengoreksi kekeliruan justru dapat menaikkan muruah pemerintahan itu sendiri.

Program MBG, misalnya, terlalu gigantis untuk ruang fiskal negara yang sempit, terlebih lagi dalam situasi bencana di mana-mana saat ini.

Kelima, merevitalisasi fungsi-fungsi kelembagaan dan aparatur negara.

Eksistensi aparatur negara seperti TNI/Polri/ASN harus dipertajam kehadirannya dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Netralitas mereka harus dijaga untuk menjadi pelayan rakyat, bukan pengabdi kekuasaan.

Kinerja mereka yang apik dan nyata di masyarakat akan menebalkan keyakinan masyarakat itu sendiri bahwa rezim yang berjalan hari ini patut dijaga kesinambungannya hingga masa pemerintahannya paripurna pada 2029 nanti.

Semoga.*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Tenaga Ahli di DPR RI, Alumnus Lemhannas RI, Direktur Eksekutif Baturaja Project

Mengarsiteki Kedaulatan Finansial Gen Z: Membedah Ilusi Inklusi dalam Kebijakan Rekening Otomatis

BULOG Medan Gencarkan Gerakan Pangan Murah, Masyarakat Bisa Dapat Beras dan Minyak Harga Terjangkau

Konflik DPRD dan Bupati Tapteng Berakhir, 9 dari 10 Tuntutan Dewan Disepakati

Dinkes Sumut Minta Siswa Teliti Sebelum Konsumsi MBG: Cek Aroma, Warna dan Batas Waktu

DPRD Sumut Beri Waktu 2 Hari untuk Turunkan Harga Ayam, Produsen Terancam Ditindak

Kondisi Siswi Korban Dugaan Keracunan MBG Memburuk, Bobby Nasution Minta Krismas Dirujuk ke Medan