Korupsi ATR/BPN: Menagih Pertanggungjawaban Menteri

Tanah bagi sebagian besar masyarakat bukan sekadar komoditas.

Tanah adalah rumah. Tanah adalah sumber penghidupan. Tanah adalah warisan. Tanah adalah identitas.

Oleh karena itu, ketika dugaan korupsi muncul dalam institusi yang mengelola persoalan pertanahan, yang dipertaruhkan bukan hanya uang negara.

Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan masyarakat terhadap negara sebagai penjaga hak atas tanah.

Nonaktif Bukan Vonis Bersalah

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, pembicaraan mengenai penonaktifan sementara seorang pejabat selama proses hukum berjalan seharusnya tidak otomatis dimaknai sebagai hukuman.

Penonaktifan dapat ditempatkan sebagai mekanisme perlindungan terhadap proses hukum dan institusi.

Logikanya sederhana.

Pertama, memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja tanpa potensi konflik kepentingan.

Kedua, memungkinkan proses pemeriksaan internal berlangsung secara objektif.

Ketiga, menjaga agar kementerian tetap berjalan dengan legitimasi publik.

Keempat, memberikan kesempatan kepada pejabat yang bersangkutan untuk berkonsentrasi memberikan keterangan dan membuktikan bahwa dirinya tidak mempunyai keterlibatan dalam perkara tersebut.

Dituntut 11 Tahun dalam Kasus Smartboard Rp29,5 Miliar, Eks Kadisdik Langkat Hadapi Vonis Senin

Skandal Suap ATR/BPN Jerat Dirjen, Mahfud MD: Mustahil Menteri Tak Tahu, Mestinya Mundur

Geledah Rumah Dirjen ATR/BPN di Bekasi, KPK Temukan Bukti Chat Aliran Uang Suap HGB Summarecon

Faizal Assegaf Ngamuk di Sidang Dugaan Suap Bea Cukai, Hakim: Mau Apa? Membakar Rumah Saya?

Prabowo: Biaya Pendidikan SD, SMP, SMA, hingga Universitas Negeri Harus Gratis!

Tersangka Dugaan Korupsi Perizinan ESDM Jatim Ony Setiawan Meninggal Dunia, Begini Nasib Perkaranya