Korupsi ATR/BPN: Menagih Pertanggungjawaban Menteri

Kalau ukuran moral seorang pejabat hanya "saya belum tersangka", maka etika pemerintahan telah direduksi menjadi hukum pidana.

Dan itu berbahaya. Presiden perlu membaca persoalan ini sebagai persoalan tata kelola.

Dalam sistem pemerintahan presidensial, menteri pada akhirnya merupakan pembantu Presiden dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pemerintahan sesuai kedudukannya.

Karena itu, ketika kementerian menghadapi perkara korupsi yang serius, Presiden mempunyai kepentingan langsung untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan tanpa hambatan dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan tetap terjaga.

Pilihan kebijakan dapat beragam. Menteri dapat tetap menjalankan tugas dengan pengawasan yang diperketat.

Dapat pula dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur dan pejabat di lingkungan kementerian.

Atau, bila dipandang perlu untuk menjaga independensi proses hukum dan kredibilitas institusi, dapat dipertimbangkan penonaktifan sementara sampai persoalan pokok menjadi lebih terang.

Yang terpenting, keputusan tersebut harus didasarkan pada kepentingan institusi dan negara, bukan tekanan politik sesaat.

Ubah Budaya Pertanggungjawaban

Ada kecenderungan dalam praktik ketatanegaraan kita untuk baru meminta pertanggungjawaban pejabat setelah status hukumnya berubah menjadi tersangka.

Padahal, negara yang matang tidak seharusnya bekerja dengan logika demikian. Negara hukum membutuhkan proses pembuktian.

Namun, negara yang beretika membutuhkan kepemimpinan yang mampu melakukan tindakan pencegahan sebelum proses pidana selesai.

Dituntut 11 Tahun dalam Kasus Smartboard Rp29,5 Miliar, Eks Kadisdik Langkat Hadapi Vonis Senin

Skandal Suap ATR/BPN Jerat Dirjen, Mahfud MD: Mustahil Menteri Tak Tahu, Mestinya Mundur

Geledah Rumah Dirjen ATR/BPN di Bekasi, KPK Temukan Bukti Chat Aliran Uang Suap HGB Summarecon

Faizal Assegaf Ngamuk di Sidang Dugaan Suap Bea Cukai, Hakim: Mau Apa? Membakar Rumah Saya?

Prabowo: Biaya Pendidikan SD, SMP, SMA, hingga Universitas Negeri Harus Gratis!

Tersangka Dugaan Korupsi Perizinan ESDM Jatim Ony Setiawan Meninggal Dunia, Begini Nasib Perkaranya