Korupsi ATR/BPN: Menagih Pertanggungjawaban Menteri

Jepang, misalnya, memiliki tradisi pertanggungjawaban politik dan moral yang lebih kuat melalui pengunduran diri pejabat dalam berbagai skandal pemerintahan.

Tentu konteks budaya dan sistem politik Jepang tidak dapat begitu saja dipindahkan ke Indonesia.

Namun, ada satu pelajaran universal yang dapat dipetik: Jabatan publik bukan hanya hak untuk memegang kekuasaan, tetapi juga kewajiban untuk menanggung beban moral dari kekuasaan itu.

Problem kita mungkin bukan semata-mata kurangnya aturan. Kita memiliki begitu banyak aturan. Kita memiliki aparat penegak hukum.

Kita memiliki lembaga pengawasan. Kita memiliki mekanisme pemeriksaan.

Namun, ada sesuatu yang tidak mudah dibentuk melalui undang-undang: budaya malu dalam jabatan publik.

Dalam masyarakat yang sehat, rasa malu seharusnya menjadi mekanisme kontrol sosial.

Pejabat yang kementeriannya terseret perkara korupsi serius semestinya tidak hanya sibuk menjelaskan bahwa dirinya tidak terlibat.

Ia juga perlu bertanya kepada dirinya sendiri: Apa yang harus saya lakukan agar institusi yang saya pimpin tetap dipercaya?

Inilah yang sering hilang dalam politik kekuasaan kita.

Yang muncul justru mentalitas: "Selama saya belum tersangka, saya tetap harus bertahan."

Padahal, standar etika pejabat publik seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan mengenai status tersangka.

Dituntut 11 Tahun dalam Kasus Smartboard Rp29,5 Miliar, Eks Kadisdik Langkat Hadapi Vonis Senin

Skandal Suap ATR/BPN Jerat Dirjen, Mahfud MD: Mustahil Menteri Tak Tahu, Mestinya Mundur

Geledah Rumah Dirjen ATR/BPN di Bekasi, KPK Temukan Bukti Chat Aliran Uang Suap HGB Summarecon

Faizal Assegaf Ngamuk di Sidang Dugaan Suap Bea Cukai, Hakim: Mau Apa? Membakar Rumah Saya?

Prabowo: Biaya Pendidikan SD, SMP, SMA, hingga Universitas Negeri Harus Gratis!

Tersangka Dugaan Korupsi Perizinan ESDM Jatim Ony Setiawan Meninggal Dunia, Begini Nasib Perkaranya