Wakapolda Aceh Sambut Kepala BGN Sudaryono, Tinjau Program MBG dan Lantik Pengurus HKTI Aceh
BANDA ACEH Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo menyambut kedatangan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan
NASIONAL
Negara hukum tidak membutuhkan satu lembaga yang paling kuat. Ia membutuhkan lembaga-lembaga yang kuat dalam kewenangannya sekaligus mengetahui batas kewenangan masing-masing.
Integritas
Catatan lain datang dari pemberantasan korupsi. KPK mencatat Indeks Integritas Nasional 2025 sebesar 72,32. Dalam kategorisasi Survei Penilaian Integritas KPK, skor di bawah 73 masih berada dalam kategori rentan. Angka tersebut mengingatkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak cukup dinilai dari jumlah orang yang ditangkap.
Penindakan diperlukan, tetapi dilakukan setelah penyimpangan terjadi. Tantangan yang lebih mendasar ialah mempersempit kesempatan korupsi sejak awal: dalam pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengelolaan anggaran, pengisian jabatan, konflik kepentingan, dan perdagangan pengaruh. Persoalan itu semakin penting ketika negara menjalankan program dalam skala besar. Program besar membutuhkan anggaran besar. Anggaran besar menciptakan transaksi publik yang besar.
Semakin besar transaksi, semakin tinggi kebutuhan akan transparansi dan pengawasan. Agenda antikorupsi, karena itu, bukan rem bagi pemerintahan yang ingin bergerak cepat. Integritas justru memastikan kecepatan tetap berada dalam rel akuntabilitas. Pemerintahan Prabowo juga ditandai oleh besarnya struktur pemerintahan. Ketika Kabinet Merah Putih diumumkan pada Oktober 2024, Presiden mengangkat 48 menteri. DPR kemudian menyesuaikan alat kelengkapannya menjadi 13 komisi untuk mengimbangi perubahan struktur dan nomenklatur pemerintahan.
Pilihan organisasi pemerintahan berada dalam ruang kebijakan konstitusional Presiden dan pembentuk undang-undang. Negara sebesar Indonesia memang membutuhkan kapasitas administrasi yang memadai untuk menghadapi persoalan yang semakin kompleks.
Namun, besarnya organisasi tidak otomatis menghasilkan besarnya kapasitas negara. Ukuran pemerintahan yang efektif bukan jumlah kementerian, badan, komite, atau satuan tugas. Yang menentukan ialah kejelasan kewenangan, kualitas koordinasi, efisiensi anggaran, dan kemampuan mempertanggungjawabkan hasil. Dalam administrasi pemerintahan selalu ada godaan untuk menjawab persoalan baru dengan organisasi baru.
Padahal, penambahan struktur dapat pula melahirkan tumpang tindih kewenangan dan memperpanjang rantai koordinasi. Memasuki tahun ketiga, pertanyaan kelembagaan perlu berubah. Bukan lagi: lembaga apa yang perlu dibentuk? Melainkan: lembaga mana yang benar-benar bekerja?
Batas Kuasa
Pada akhirnya, dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menghadirkan persoalan yang lebih luas daripada penilaian terhadap Presiden atau kabinet. Ini soal bagaimana republik mengelola kekuasaan. Pemerintahan membutuhkan stabilitas. Presiden membutuhkan dukungan politik. Program besar membutuhkan birokrasi yang mampu bergerak. Negara membutuhkan aparat untuk menjaga ketertiban. Demokrasi membutuhkan keputusan yang dapat dilaksanakan.
Semua itu membutuhkan kekuasaan. Konstitusionalisme tidak lahir untuk membuat pemerintah lemah. Konstitusi memberikan kewenangan agar negara mampu bekerja, lalu membagi dan mengawasinya agar efektivitas tidak berubah menjadi dominasi. Karena itu, setelah dua tahun, pertanyaannya tidak berhenti pada apakah pemerintah semakin kuat.
Apakah DPR juga kuat mengawasinya? Apakah warga tetap leluasa mengkritiknya? Apakah hukum mampu mengoreksi kebijakan yang keliru? Apakah lembaga antikorupsi mampu menjaga integritas pemerintahan? Dan apakah pengadilan konsisten menjaga batas kewenangannya? Demokrasi tidak dibangun di atas prasangka bahwa setiap kekuasaan pasti buruk.
BANDA ACEH Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo menyambut kedatangan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak Kepolisian Daerah Sumatera Utara memperkuat kerja sama dalam pembera
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengaku sempat mengira kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia masih meluas hingga ratusan r
NASIONAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menempati posisi terbawah dalam daftar menteri dengan penilaian t
POLITIK
JAKARTA POCO dikabarkan tengah menyiapkan ponsel pintar baru dari seri X8, yakni POCO X8s. Perangkat ini kembali menjadi sorotan setelah
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) Syahganda Nainggolan menyatakan Wakil Presiden Gibran Rakabumin
POLITIK
JAKARTA Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI akan mengkaji usulan pembentukan hak angket terkait polemik ijazah Wakil Presiden
HUKUM DAN KRIMINAL
PALANGKA RAYA Sejumlah pemuda di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), mendesak Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mundur dar
POLITIK
LABUHANBATU Video yang memperlihatkan dugaan penembakan dan penganiayaan terhadap seorang pria berinisial RA di perkebunan kelapa sawit
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) telah melakukan penyidikan selama enam bulan terhadap dugaan korupsi pengadaan laha
HUKUM DAN KRIMINAL