Warga Bener Meriah Berterima Kasih, Satgas PRR Perkuat Jembatan Enang-Enang dan Siapkan Solusi Permanen
BENER MERIAH Langkah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera memperkuat struktur Jembat
NASIONAL
KLATEN –Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mengambil langkah progresif dengan meluncurkan aplikasi bernama Aksidifa. Aplikasi ini bertujuan untuk menjadi wadah krusial dalam pengelolaan data dan informasi mengenai para penyandang disabilitas di wilayah tersebut.
Diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, Aksidifa dirancang untuk memfasilitasi akses data bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), memungkinkan mereka untuk lebih mudah mengakses informasi yang relevan mengenai penyandang disabilitas di daerah tersebut.
Dalam penjelasan Wakil Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Klaten (PPDK), Qoriek Asmarawati, Aksidifa diharapkan dapat menjadi inisiatif yang mendorong terwujudnya daerah inklusif. Sebelum adanya Aksidifa, data mengenai penyandang disabilitas cenderung terpencar-pencar dan tidak terintegrasi dengan baik di Kabupaten Klaten. Aplikasi ini bertujuan untuk merubah paradigma tersebut dengan menghadirkan pendataan yang komprehensif dan terintegrasi lintas sektor.
Konsep pendataan yang digunakan dalam Aksidifa mengadopsi Washington Group Question, yang memungkinkan identifikasi hambatan-hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan. Pendekatan ini memungkinkan OPD untuk mengetahui secara detail tingkat kesulitan yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
Melalui Aksidifa, isu-isu yang berkaitan dengan penyandang disabilitas dari berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, kebencanaan, partisipasi politik, pembangunan, dan perlindungan sosial telah diakomodasi. Dengan demikian, diharapkan bahwa OPD dapat membuat perencanaan yang lebih tepat sasaran dan memperhatikan kebutuhan yang lebih mendesak bagi kaum difabel di Kabupaten Klaten.
Selain memberikan manfaat bagi para penyandang disabilitas, Aksidifa juga diharapkan memberikan keuntungan bagi PPDK dan OPD terkait lainnya. PPDK dapat menggunakan data yang terdapat dalam aplikasi ini untuk mengawal dan mengadvokasi kebutuhan-kebutuhan para penyandang disabilitas berdasarkan data yang faktual. Sementara itu, OPD dapat dengan mudah mengakses informasi yang mereka perlukan dan membuat kebijakan serta program yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat difabel.
Dengan adanya Aksidifa, proses pendataan tidak perlu dilakukan secara manual oleh tiap-tiap OPD, karena dalam satu aplikasi telah tersedia beragam informasi yang diperlukan. Aplikasi ini juga didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan baik di tingkat daerah maupun nasional, sehingga operasinya dijamin aman dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Meskipun telah diluncurkan selama tiga bulan, Aksidifa terus dikembangkan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi penyandang disabilitas yang tertinggal. Pendataan dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat RT, RW, hingga di tingkat kabupaten, sehingga diharapkan tidak ada lagi kelompok masyarakat difabel yang terabaikan.
Melalui Aksidifa, diharapkan masyarakat juga semakin menyadari bahwa masalah yang dihadapi oleh penyandang disabilitas tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial, namun juga melibatkan berbagai sektor lainnya. Dengan demikian, diharapkan bahwa pelayanan publik bagi penyandang disabilitas dapat menjadi lebih inklusif dan memperhatikan kebutuhan yang lebih luas.
Secara keseluruhan, peluncuran Aksidifa merupakan langkah yang signifikan dalam upaya Pemerintah Kabupaten Klaten untuk meningkatkan kualitas hidup dan pelayanan bagi para penyandang disabilitas. Dengan akses yang lebih mudah terhadap informasi dan data yang akurat, diharapkan bahwa kebijakan dan program yang diluncurkan oleh pemerintah dapat lebih tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat difabel.
(K/09)
BENER MERIAH Langkah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera memperkuat struktur Jembat
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas mendorong setiap majelis taklim di Kota Medan memiliki program kerja yang nyata, berkelanjutan, dan lang
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan penataan kawasan Belawan tidak bisa lagi dilakukan secara bertahap atau parsia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membantah informasi yang menyebut istri dan anak Menteri PU Dody Hanggodo, yakni Irma Hermawati
NASIONAL
JAKARTA PT PLN (Persero) mengungkap dampak ekonomi akibat pemadaman listrik atau blackout yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada
EKONOMI
JAKARTA Pakar telematika Roy Suryo kembali menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Sela
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti langkah Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang mengembalikan amplop beris
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Perselisihan terkait pencabutan hukuman kartu merah striker Timnas Amerika Serikat, Folarin Balogun, kini memasuki babak baru. P
OLAHRAGA
BIMA Wali Kota Bima, Aji Man, memberikan klarifikasi terkait polemik pelantikan sejumlah anggota keluarganya dalam jajaran Pemerintah Ko
PEMERINTAHAN
MEDAN Panitia Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke50 Tahun 2026 memberikan penjelasan terkait kebijakan harga tiket masuk (HTM) yang seb
PEMERINTAHAN