MAKASSAR -Jalan AP Pettarani yang terletak di Kecamatan Panakkuang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, belakangan ini menjadi sorotan setelah eksekusi lahan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri (PN) Makassar berujung ricuh. Penyebabnya, sejumlah warga yang mengklaim memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas lahan tersebut menentang tindakan eksekusi yang dilakukan pada Kamis, 13 April 2025.
Eksekusi lahan ini melibatkan sebidang tanah dan bangunan seluas 12.913 meter persegi yang terletak di salah satu jalan utama di Kota Makassar, yang juga merupakan jalur strategis mengingat keberadaan tol layang di atasnya. Jalan AP Pettarani menghubungkan Jalan Sultan Alauddin di selatan dengan Jalan Urip Sumohardjo di utara. Tol layang yang dibangun di atas jalan ini membentang sepanjang 4,3 kilometer dan diresmikan pada 18 Maret 2021 oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
Masyarakat setempat, yang mengklaim memiliki hak atas lahan tersebut, merasa keberatan dengan eksekusi yang berlangsung dan menyebutkan mereka sudah memiliki sertifikat yang sah. Perdebatan ini mengundang perhatian publik, karena tanah yang dijadikan eksekusi merupakan lokasi yang sangat strategis dan berkembang pesat.
Di balik kontroversi tersebut, ada satu hal yang menarik perhatian banyak orang, yaitu asal-usul nama Jalan AP Pettarani. Ternyata, jalan ini dinamai setelah seorang tokoh terkenal asal Suku Bugis, yaitu Andi Pangerang Pettarani. Pria yang lahir pada 14 Mei 1903 di Desa Mangasa, Kabupaten Gowa, ini dikenal sebagai seorang birokrat, politikus, dan Gubernur Sulawesi yang terakhir sebelum pembagian wilayah pada tahun 1960.
AP Pettarani juga merupakan seorang tentara yang tergabung dalam Anggota Komite Persiapan Kemerdekaan Indonesia di Sulawesi, dan menerima Tanda Jasa Pahlawan dari Presiden Soekarno pada 10 November 1958. Beliau wafat pada 12 Agustus 1975 di Makassar dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Panaikang.
Sebagai tokoh yang berpengaruh dalam sejarah Sulawesi, nama AP Pettarani kini menjadi simbol dalam kehidupan masyarakat Makassar, termasuk di dalamnya jalan yang kini menjadi pusat perhatian akibat eksekusi lahan ini.
kp/n14
MANOKWARI Sebanyak 78 putra asli Papua (OAP) berhasil lolos seleksi sebagai calon Bintara Prajurit Karier (Caba PK) TNI AD pada TA 2025.
Nasional
MEDAN Polemik mengenai status lahan perumahan Pacific Palace yang terletak di Jalan Tapian Nauli, Pasar I, Kecamatan Medan Sunggal, kemb
Pemerintahan
MEDAN Polrestabes Medan melaksanakan penanaman jagung serentak di wilayah Medan Sunggal, tepatnya di Dusun 17, Sempat Arih, Sei Semayang
Pertanian Agribisnis
JAKARTA Polemik mengenai surat permohonan pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang dilayangkan Forum Purnawirawan
Politik
JAKARTA Dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP), DPR dan pemerintah sepakat untuk menghapus
Hukum dan Kriminal
TAPANULI TENGAH Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Sat Narkoba) Polres Tapanuli Tengah kembali menunjukkan komitmennya dalam pemberantas
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua tim penasihat hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, menegaskan bahwa kliennya tidak menerima aliran dana sepersen pun dalam p
Hukum dan Kriminal
Oleh H. M. Yamin, SE, M.SiACEH adalah anugerah geografis dan kultural yang luar biasa. Dikenal sebagai Serambi Mekkah, Aceh menyimpan peson
Opini
JAKARTA Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menanggapi sejumlah nota kesepahaman atau memorandum of under
Ekonomi
JAKARTA Istana Kepresidenan akhirnya angkat suara mengenai surat permohonan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah
Politik