MEDAN -Menjamurnya bangunan bermasalah di Kota Medan menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Medan yang membidangi sektor pembangunan.
Salah satu penyebab utama yang diungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) adalah keengganan pemilik bangunan untuk mengurus Izin Pendirian Bangunan Gedung (PBG) karena rumitnya prosedur dan mahalnya biaya konsultan.
RDP yang digelar di gedung DPRD Medan, Selasa (29/4), menghadirkan pemilik bangunan bermasalah, Satpol PP, Dinas PKPCKTR Medan, serta perwakilan kelurahan dan kecamatan.
Baca Juga:
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak dan dihadiri anggota seperti Rommy Van Boy, Renville P Napitupulu, Jusuf Ginting Suka, Lailatul Badri, serta Antonius D Tumanggor.
Sorotan pada Biaya Konsultan PBG
Baca Juga:
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi IV Rommy Van Boy mengkritik keras tingginya biaya konsultan dalam pengurusan PBG. Ia menyebut, ketentuan wajib konsultan perlu ditinjau ulang karena justru menjadi hambatan.
"Aturan menggunakan konsultan harus dipangkas, apalagi biaya konsultan yang sangat memberatkan," ujar Rommy, politisi dari Partai Golkar.
Usulan Pansus dan Evaluasi Regulasi
Ketua Komisi IV Paul MA Simanjuntak mendukung penuh usulan tersebut dan mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) PBG. Ia menilai pansus akan berguna untuk mengevaluasi sistem PBG secara menyeluruh, termasuk birokrasi dan penindakan terhadap pelanggaran.
"Kita jadwalkan kunjungan kerja ke Kementerian untuk mempelajari regulasi. Karena benar banyak keluhan pemilik bangunan malas urus PBG karena mahalnya biaya konsultan," tegas Paul.
Dampak pada PAD dan Kepatuhan
Anggota DPRD lainnya, Renville P Napitupulu, turut menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Pansus. Ia menekankan bahwa lambatnya pengurusan PBG juga berdampak pada pendapatan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Ngawi Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mendorong para petani untuk memanfaatkan fasilitas kredit alat dan mesin pertanian (a
Pertanian Agribisnis
TOBA Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Toba menunjukkan respon cepat dalam menangani kasus tindak pidana pelarian anak di bawa
Pemerintahan
MEDAN Tragedi jatuhnya pesawat Air India rute AhmedabadLondon menyisakan duka mendalam bagi dunia penerbangan. Dari 242 penumpang, hanya
Pariwisata
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akhirnya angkat bicara soal pro dan kontra seputar rumah subsidi
Pemerintahan
TERNATE Jaksa Agung ST Burhanuddin mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh jajarannya di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untu
Nasional
SUMBAR Gunung Marapi di Sumatera Barat kembali mengalami erupsi pada Rabu malam (18/6/2025) sekitar pukul 2009 WIB, memuntahkan abu vulkan
Peristiwa
LANGKAT Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) bersama WALHI, BPSKL Wilayah II, Dirjen Gakk
Pertanian Agribisnis
JAKARTA Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (KPKP) tengah menggodok wacana penerapan su
Pemerintahan
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai menyalurkan langsung tunjangan guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND) melalui Anggaran Pend
Pemerintahan
BALIGE Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba bersama Forkopimda, TNI, Polri, dan Angkatan Muda Sisingamangaraja XII (AMS XII) menggelar upaca
Seni dan Budaya
