Masalah Sistem Parkir di Medan Tak Kunjung Selesai, Wali Kota Rico Waas Janji Akan Kajian Ulang Tarif

MEDAN -Masalah terkait sistem parkir di Kota Medan semakin memanas setelah kebijakan tarif parkir yang tinggi dan kontroversial terus memicu konflik di masyarakat.

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, mengungkapkan bahwa dia telah mendengar berbagai keluhan terkait tarif parkir yang dinilai memberatkan warga, yakni Rp 3.000 untuk motor dan Rp 5.000 untuk mobil.

"Saya ingin tarif parkir turun. Nanti kami kaji dulu. Saya ingin melihat apakah kita bisa kembalikan nominal tarif parkir, mengingat kondisi ekonomi masyarakat," kata Rico Waas, Minggu (4/5/2025).

Rico Waas menegaskan akan segera melakukan kajian ulang terhadap kebijakan tarif parkir dan sistem yang ada.

Selain itu, pihaknya juga berencana memperbaiki sistem parkir yang tidak efisien, termasuk memperbaiki kualitas pelayanan dari juru parkir (jukir) yang selama ini sering dikeluhkan oleh masyarakat.

"Jukir harus berikan pelayanan yang ramah dan humanis. Jangan ada lagi jukir yang arogan. Itu harus diperbaiki, agar masyarakat merasa nyaman," ungkapnya.

Keputusan terkait tarif parkir menjadi sangat penting di tengah masalah ketidaknyamanan yang dirasakan oleh warga Medan.

Salah satu keluhan utama warga adalah adanya dua sistem tarif parkir, yakni tunai dan barcode, yang mengarah pada kebingungannya dalam memilih cara pembayaran.

Mantan Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rachman, menilai sistem parkir dengan barcode yang diterapkan saat ini belum optimal.

Menurutnya, kebijakan ini menyebabkan kesenjangan dan konflik horizontal di masyarakat.

"Yang tidak ramah jangan dibayar parkir, ini Medan Untuk Semua. Semua jukir harus pakai rompi dengan logo senyum," katanya.

Aulia juga menyarankan agar Pemko Medan menurunkan tarif parkir yang saat ini dipandang terlalu mahal dan memberatkan warga.

Dia pun mendorong agar kebijakan tarif parkir kembali ke sistem konvensional yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat.

Kebijakan mengenai sistem parkir berlangganan yang berlaku sampai 30 Juni 2025 juga menjadi sorotan.

Sistem parkir berlangganan ini dianggap belum sepenuhnya berjalan dengan baik, dan Pemko Medan berjanji untuk segera melakukan evaluasi terkait hal tersebut.

Sementara itu, anggota DPRD Kota Medan, HT Bahrumsyah, menilai Pemko Medan harus bertanggung jawab atas kebijakan sistem parkir ini.

Menurutnya, anggaran yang dialokasikan untuk sistem parkir berlangganan tidak sebanding dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapatkan.

"Parkir berlangganan dianggarkan Rp26 miliar di P-APBD 2024, tapi realisasi PAD-nya cuma Rp15 miliar. Ada tumpang tindih regulasi yang harus diselesaikan," tegas Bahrumsyah.

Masalah parkir yang terus menerus menjadi polemik ini menunjukkan bahwa Pemko Medan perlu segera mencari solusi agar masalah ini tidak berlarut-larut dan berdampak negatif pada citra pemerintah kota.*

(tm/a008)