JAKARTA -Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menegaskan bahwa seluruh transaksi di Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) nantinya wajib menggunakan sistem pembayaran non-tunai berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Kebijakan ini disebut sebagai upaya untuk mewujudkan koperasi yang transparan, profesional, dan akuntabel.
Hal itu disampaikan Budi Arie usai rapat Kopdes Merah Putih di Kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, pada Jumat (16/5/2025).
"Sudah saya sampaikan ke Gubernur BI, semua nanti pakai digital, cashless, pakai QRIS," ujarnya.
Baca Juga:
Budi Arie menekankan bahwa digitalisasi adalah kunci keberlanjutan program Kopdes Merah Putih yang menargetkan berdirinya 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia.
"Kita harus memperkuat sistem. Kami percaya, hanya digitalisasi yang bisa menjalankan bisnis ini secara prudent," kata Budi Arie.
Baca Juga:
Salah satu alasan utama penerapan QRIS adalah untuk menghindari potensi fraud atau penyalahgunaan dana koperasi yang bisa terjadi dalam sistem konvensional.
"Supaya semua jelas, bisa diaudit, dan meminimalkan celah kecurangan," imbuhnya.
Dalam rangka mencegah potensi kecurangan sejak awal, Kementerian Koperasi juga menggandeng Kejaksaan Agung. Hal ini diungkapkan Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI.
"Kami sudah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Kejagung, untuk memastikan tidak terjadi fraud atau mismanajemen," ujar Ferry.
Ia juga menyebut bahwa berdasarkan studi kelayakan (feasibility study), program Kopdes Merah Putih dinilai memiliki prospek keuntungan yang kuat dan berkelanjutan.
Kopdes Merah Putih merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 27 Maret 2025. Pemerintah menargetkan 80.000 koperasi desa beroperasi secara nasional mulai Oktober 2025.
Dengan sistem pembayaran digital berbasis QRIS, koperasi desa diharapkan tidak hanya memperkuat ekonomi lokal, tetapi juga menjadi role model pengelolaan koperasi modern di era digital.*
BANTEN Seorang perempuan berinisial Neti diduga melakukan penipuan dan pemerasan terhadap seorang warga yang ingin mendaftarkan anaknya seb
Hukum dan Kriminal
LEBAK Sejumlah orang tua murid di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, mengeluhkan proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 di SMA Negeri
Pendidikan
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi mengusulkan Judha Nugraha, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia di Kementerian Luar Negeri,
Pemerintahan
MEDAN Personel BTS, JHope, secara mengejutkan membagikan cerita emosional terkait perjuangan mental yang dialami seluruh anggota BTS di te
Entertainment
JAKARTA Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggelar acara budaya kolosal bertajuk Jakarta dalam Warna pada Minggu, 6 Juli 2025, bertep
Seni dan Budaya
WASHINGTON DC Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengisyaratkan kemungkinan pemberlakuan kembali sanksi terhadap Rusia setelah negara
Internasional
SEMARANG Kecelakaan beruntun terjadi di Simpang Tiga Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, pada Sabtu (5/7/2025). Insiden tragis ini meli
Peristiwa
JAKARTA Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengingatkan perusahaan tambang yang tergabung dalam MIND ID (BUMN Holding Industri Pertam
Ekonomi
JAKARTA Calon Duta Besar Republik Indonesia untuk Jerman, Abdul Kadir Jailani, menegaskan bahwa perlindungan warga negara Indonesia (WNI
Politik
JEDDAH Pesulap kontroversial asal Indonesia, Limbad, kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, bukan karena aksi panggung ekstremnya, melai
Entertainment