Bedah Gugatan Pendidikan Gibran di MK, Gatot Nurmantyo Yakini Ditolak: Hakim Masih Lihat Sinyal Istana
JAKARTA Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyampaikan analisis mengenai gugatan terkait syarat pendidikan Wakil Preside
POLITIK
DELI SERDANG - Pernyataan Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, yang menyebut Deli Serdang sebagai "Kabupaten Nahdliyin" menuai kritik tajam. Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Dedi Iskandar, meminta Lom Lom segera mengklarifikasi ucapannya yang dinilai tidak netral dan berpotensi memicu ketegangan antarorganisasi kemasyarakatan.
Pernyataan itu dilontarkan Wabup saat menghadapi aksi unjuk rasa massa Al-Washliyah di Kantor Bupati pada Senin (26/5/2025), terkait sengketa lahan antara Pemkab Deli Serdang dan Al-Washliyah. Dalam cuplikan video yang beredar, Lom Lom terdengar mengatakan:
"Ini adalah Kabupaten Nahdliyin, saudara-saudara. Kalau saudara adalah Al-Washliyah, silakan baca, ini Kabupaten Nahdliyin."
Menanggapi hal ini, Dedi Iskandar, yang juga merupakan Bendahara PW Al-Washliyah Sumut, menilai pernyataan tersebut sangat tidak bijak dan bertentangan dengan semangat persatuan.
"Seorang pejabat publik semestinya tidak berpihak. Tugasnya menjadi penengah, apalagi saat berhadapan dengan masyarakat yang sedang menyuarakan aspirasi," kata Dedi di Medan, Rabu (28/5/2025).
Ia menegaskan bahwa unjuk rasa adalah hak konstitusional warga negara yang dilindungi undang-undang dan harus disikapi secara arif dan terbuka, bukan dengan pernyataan yang berpotensi menyulut konflik.
"Alih-alih meredakan ketegangan, pernyataan seperti itu justru memanaskan suasana. Ini harus diklarifikasi secepatnya agar tidak menjadi polemik berkepanjangan," ujar politisi PKS itu.
Dedi juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang sensitif dan inklusif, khususnya dalam konteks keberagaman masyarakat Deli Serdang.
"Pemimpin harus bisa merangkul semua kalangan. Jangan sampai komunikasi yang keliru menimbulkan kesan eksklusivitas atau diskriminasi," tambahnya.
Hingga saat ini, Pemkab Deli Serdang belum mengeluarkan pernyataan resmi menanggapi desakan klarifikasi tersebut. Situasi pun masih menjadi perhatian publik, terutama di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.*
(ms/j006)
JAKARTA Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyampaikan analisis mengenai gugatan terkait syarat pendidikan Wakil Preside
POLITIK
DELI SERDANG Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bersama pemerintah kabupaten/kota dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Su
KESEHATAN
MEDAN Seorang pria berinisial Tenang Simanungkalit (32) yang mengaku sebagai wartawan diduga menganiaya pemilik tempat usaha di kawasan Ja
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH SINGKIL Sebanyak 21 penumpang Kapal Motor (KM) Anugerah Jaya berhasil dievakuasi setelah kapal mengalami gangguan mesin di perairan A
PERISTIWA
MEDAN Pengamat pelayanan publik Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr Adhar Hakim, menyayangkan sikap Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Politisi PDIP Mohamad Guntur Romli menyindir Presiden ke7 RI Joko Widodo setelah menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Sol
POLITIK
PANGKALPINANG Satuan Lapangan (Satlap) Tri Cakti mengamankan 39 kampil pasir timah kering dengan estimasi berat sekitar 1.560 kilogram ata
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Utara mencatat kinerja Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRBPRS
EKONOMI
BOGOR Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengungkap identitas penghuni bangun
NASIONAL
DAIRI Aiptu Herbin Silaen, anggota Polres Dairi, meninggal dunia setelah membantu mengevakuasi seorang anak berusia 4 tahun yang terjebak
PERISTIWA