"Saya ditelepon Kabag Tapem, dibujuk supaya menghadirkan para mandor. Tapi saya larang. Ini bukan prosedur yang benar, apalagi katanya atas perintah Sekda," kata Antonius.
Antonius juga menyebut, Siska sempat menyeret nama Sekda Medan, Wiriya Alrahman, sebagai pihak yang memerintahkan upaya damai di kantor Tapem.
"Kalau memang ingin menyelesaikan, kenapa harus hari libur? Kenapa tidak secara resmi dan terbuka?" tegasnya.
Atas dugaan pelanggaran ini, Antonius menyatakan akan membawa kasus tersebut ke DPRD Kota Medan untuk dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Ia juga akan menyampaikan langsung persoalan ini kepada Wali Kota Medan dan meminta agar kelima mandor dikembalikan ke posisi semula jika terbukti tidak bersalah.*
(tm/a008)
BATU BARA Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke19 Tingkat Kabupaten Batu Bara resmi digelar mulai Rabu hingga Sabtu, 1316 Mei 2026. Keg
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan fakta mengkhawatirkan terkait maraknya judi online (judol)
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Nilai tukar rupiah kembali melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (14/5/2026). Mata uang Garuda tercat
EKONOMI
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengaku terpukul setelah dituntut membayar uang penggan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendikti Saintek) Stella Christie optimistis bahwa lulusan dari Sekolah G
PENDIDIKAN
BINJAI Komisariat AlIshlahiyah Binjai menggelar kegiatan bertajuk Internalisasi Nilainilai HMI yang berlangsung di Warung Anak Desa Bi
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara terkait pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp17.500 per dolar
EKONOMI
JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus tahun 2026 kepada seluru
NASIONAL
DEN HAAG Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menyoroti pentingnya penguatan perlindungan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan dia
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan pemberian uang dari perusahaan swasta kepada pihak di Pengadilan Negeri (PN)
HUKUM DAN KRIMINAL
