Komisi III Gaspol Bahas RUU Perampasan Aset, Pembahasan UU Lain Ditunda Demi Prioritas
JAKARTA Komisi III DPR RI menegaskan pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset menjadi agenda prioritas. Bahkan, sejumlah
NASIONAL
MEDAN - Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, buka suara terkait polemik rencana Pemprov Sumut yang sempat menganggarkan Rp 860 juta untuk menyewa pesawat Garuda Indonesia dalam rangka memindahkan narapidana narkoba ke Lapas Nusakambangan.
Rencana ini menuai perhatian dan kritik publik di media sosial karena dianggap sebagai pemborosan anggaran. Menanggapi hal tersebut, Bobby menegaskan bahwa rencana tersebut kini dibatalkan, namun menilai bahwa pemanfaatan anggaran itu sejatinya bukan bentuk pemborosan, melainkan upaya strategis memberantas peredaran narkoba di Sumut.
"Rp 800 jutaan itu rencana kami gunakan untuk memindahkan napi-napi yang masih bisa mengontrol narkoba dari dalam lapas. Jadi, kalau dianggap pemborosan, saya kira harus dilihat konteks tujuannya," ujar Bobby dalam sambutannya pada pelantikan pengurus KONI Sumut 2025–2029, Selasa (10/6).
Menurut Bobby, langkah ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang salah satu poinnya adalah perang terhadap narkoba. Ia bahkan menegaskan, kritik terhadap program ini patut dipertanyakan dari sisi komitmen pemberantasan narkoba.
"Mungkin yang banyak bersuara tentang pemindahan napi narkoba ini, BNN perlu cek orangnya, terafiliasi narkoba enggak?" ucap Bobby.
Sebelumnya, proyek pengadaan sewa pesawat tercatat di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan kode 10165374000, berasal dari APBD Sumut 2025, dan dilakukan melalui penunjukan langsung kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Namun proyek tersebut kini dipastikan gagal dan tidak dilanjutkan.
Kepala Kesbangpol Sumut, Mulyono, mengatakan bahwa rencana ini bagian dari aksi nyata Pemprov dalam menanggulangi peredaran narkoba. Meski dibatalkan, pihaknya akan melakukan kajian ulang atas metode yang lebih efisien.
"Ini adalah bagian dari rencana aksi penanganan narkoba. Karena penting, akan tetap dikaji lebih lanjut untuk efektivitas pelaksanaannya," ujar Mulyono.*
(tb/j006)
JAKARTA Komisi III DPR RI menegaskan pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset menjadi agenda prioritas. Bahkan, sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) menilai istilah perampasan aset tidak dikenal dalam terminolo
NASIONAL
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pengunduran diri Febrie Adriansyah dari jabatan Jaksa Agung Muda
NASIONAL
MEDAN PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara resmi mengalihkan penggunaan bahan bakar operasional dari Biodi
EKONOMI
SUMEDANG Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra me
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan menyatakan dukungan penuh terhadap proses transisi penyelenggaraan Sekolah Rakyat Permanen yang meru
PENDIDIKAN
MEDAN Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Ramah tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Medan resmi dimulai serentak, Senin
PENDIDIKAN
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama jajaran melakukan kunjungan silaturahmi ke Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Ja
NASIONAL
JAKARTA Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) memastikan proses hukum yang menjerat Ketua Pelaksana Satgas PKH, Febrie Ad
NASIONAL
MEDAN Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) mengungkap penyebab terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak (BBM)
EKONOMI