JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akhirnya angkat bicara soal pro dan kontra seputar rumah subsidi dengan luas 18 meter persegi. Menurut pria yang akrab disapa Ara, wacana tersebut belum menjadi keputusan resmi kementerian, melainkan masih dalam tahap penjajakan dan pengumpulan masukan dari berbagai pihak, termasuk calon konsumen dan pengembang.
"Belum ada keputusan dari Kementerian kami soal ini," kata Ara saat ditemui di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (18/6/2025).
Maruarar menyebut bahwa dana untuk pembangunan rumah subsidi tahun ini sudah tersedia dalam APBN 2025, dengan total target 350 ribu unit.
Baca Juga:
"Artinya uangnya sudah ada, tinggal kita pastikan pelaksanaannya tepat sasaran," ujarnya.
Ara menjelaskan, rumah subsidi yang selama ini berukuran sekitar 60 meter persegi, umumnya dibangun jauh dari pusat kota karena mahalnya harga lahan. Hal ini menyulitkan masyarakat, terutama generasi milenial, untuk mendapatkan hunian yang terjangkau namun dekat dengan pusat aktivitas mereka.
Baca Juga:
"Contohnya, hampir tidak ada rumah subsidi di Jakarta atau Bandung. Karena harga tanah mahal," katanya.
Menteri PKP ini mengaku telah berdialog dengan berbagai pihak, termasuk para calon konsumen rumah subsidi. Ia menemukan bahwa bagi banyak warga, terutama generasi muda, lokasi menjadi prioritas utama, bahkan lebih penting dari ukuran rumah itu sendiri.
"Konsumen bilang, tempat yang tidak terlalu jauh dari kota itu penting sekali. Jadi, lokasi, desain, dan harga harus dipertimbangkan," jelas Ara.
Ia menambahkan bahwa banyak generasi milenial menyatakan tak masalah tinggal di rumah yang tidak terlalu besar, asalkan layak dan strategis.
Menanggapi respons dari pihak pengusaha yang mulai menawarkan konsep rumah subsidi 18 meter persegi, Ara menyebut hal itu sebagai bagian dari diskusi publik. Beberapa pengembang bahkan telah menyodorkan rumah contoh.
"Kita minta beberapa pengusaha mulai menyampaikan pikiran dan pendapat, jadi wacana ini berkembang. Tapi belum jadi keputusan resmi," tegasnya.*
(oz/j006)
JAKARTA Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Maruarar Siahaan, memberikan pendapat ahli dalam sidang perkara dugaan suap pengurusan per
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah Indonesia mengambil langkah serius menanggapi eskalasi konflik antara Israel dan Iran dengan meningkatkan status siag
Nasional
PADANGLAWAS UTARA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Lawas Utara (Paluta) menunjukkan komitmen kuatnya dalam menyikapi persoalan sengke
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota Padangsidimpuan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) resmi melunc
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota Padangsidimpuan kembali memperkuat komitmennya dalam upaya menanggulangi kemiskinan ekstrem di wilayahny
Pemerintahan
JAKARTA Desakan agar bendera daerah Aceh segera disahkan kembali bergema. Kali ini, suara tegas datang dari berbagai elemen masyarakat hi
Pemerintahan
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, menegaskan bahwa pemahaman terhadap peran Te
Nasional
PANGKALPINANG Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, mengungkapkan bahwa Kejaksaan Agung melalui Satgas Kelapa Sawit akan se
Hukum dan Kriminal
HUMBAHAS Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menyatakan dukungannya terhadap upaya penguatan kerja sama strategis antara Indone
Pertanian Agribisnis
TOBA Seorang Kepala Desa aktif di Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba, berinisial IPB (35), ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Toba
Hukum dan Kriminal
