TAPSEL - Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menunjukkan keseriusannya dalam mengarusutamakan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) di lingkungan birokrasi.
Hal ini diwujudkan melalui kegiatan "Penguatan Kapasitas HAM bagi ASN di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan", yang digelar di Aula Sarasi, Kantor Bupati Tapsel, Sipirok, pada Kamis (10/7/2025).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Tapanuli Selatan, H. Gus Irawan Pasaribu, dan diikuti oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai daerah di Sumatera Utara, baik secara langsung maupun virtual (hybrid).
Dalam sambutannya, Bupati Gus Irawan menegaskan bahwa pemenuhan dan perlindungan HAM bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat, termasuk ASN sebagai pelayan publik.
"Penguatan HAM bukan hanya soal pemahaman, tetapi implementasi nyata dalam kehidupan sehari-hari," tegas Gus Irawan.
Acara ini juga menjadi ajang evaluasi capaian pelaporan Aksi HAM B04 dan persiapan pelaporan Aksi HAM B08 Tahun 2025, dengan harapan dapat memperkuat koordinasi dan sinergi antar-pemerintah daerah dan provinsi dalam menyukseskan indikator Aksi HAM yang telah ditetapkan nasional.
Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara, Desni Manik, dalam pemaparannya menyebut kegiatan ini sebagai langkah strategis untuk mendongkrak pencapaian Aksi HAM di tingkat lokal dan provinsi.
"Sinergi antara pusat dan daerah sangat diperlukan untuk memastikan prinsip HAM benar-benar terimplementasi dalam kebijakan dan pelayanan publik," ujarnya.
Di hadapan peserta, Bupati Gus Irawan juga menekankan pentingnya nilai-nilai loyalitas, adaptabilitas, dan kolaborasi sebagai fondasi utama dalam pelaksanaan HAM di lingkungan ASN.
Ia juga menegaskan bahwa penguatan HAM harus tercermin dalam pelayanan publik yang adil, transparan, dan partisipatif.
Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Wakil Bupati Tapanuli Selatan, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumut-Kepri, Kepala Biro Hukum Setda Provsu, para sekretaris daerah, pimpinan OPD se-Sumatera Utara, serta para narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi HAM.
Kegiatan ini diharapkan mampu menjadi tonggak dalam membangun budaya birokrasi yang menghormati hak asasi manusia, serta memperkuat peran ASN dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang humanis dan berkeadilan.
LIMA PULUH KOTA Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, kian mengkhawatirkan. Pemerintah kabu
Peristiwa
GARUT Tragedi dalam pesta pernikahan Maula Akbar, putra Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dan Wakil Bupati Garut Luthfianisa Putri Karli
Hukum dan Kriminal
PADANG SIDIMPUAN Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidimpuan kembali melaksanakan giat rutin penegakan Peraturan Daerah (P
Nasional
JAKARTA Maraknya penggunaan kecerdasan buatan (AI) seperti ChatGPT untuk mendiagnosis penyakit secara mandiri mulai mengkhawatirkan sejuml
Kesehatan
BANTUL Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendatangi kediaman almarhum Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kementerian Luar Ne
Peristiwa
MEDAN Mantan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Effendy Pohan, mengonfirmasi bahwa dirinya telah diperiksa oleh peny
Nasional
Morowali, Sulawesi Tengah Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Marthinus Hukom, menegaskan bahwa keberadaan kant
Hukum dan Kriminal
LANGKAT Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Pulau Kampai, Kecamatan Pangk
Ekonomi
JAKARTA Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi angkat suara terkait temuan suplemen Blackmores Super Magnesium yang beredar tanpa izin edar di
Kesehatan
GIANYAR Komitmen TNI dalam membantu pemerataan pembangunan di pedesaan kembali ditunjukkan melalui pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa
Nasional