JAKARTA — Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Dito Ariotedjo, menyatakan akan meminta klarifikasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait kebijakan tidak dikenakannya pajak 10% untuk olahraga golf, sementara 21 cabang olahraga lainnya dikenai Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
Dito mengungkapkan hal itu saat ditemui di Kantor Kemenpora, Jakarta Pusat, Jumat (11/7/2025).
Menurutnya, tidak adanya pajak untuk golf menjadi tanda tanya di tengah wacana pungutan pajak atas berbagai aktivitas olahraga yang justru digalakkan untuk membudayakan gaya hidup sehat.
Baca Juga:
"Golf, untuk pemda ya, nanti saya tanyakan kepada pemda," ujar Dito.
Ia menduga, keputusan Pemprov DKI Jakarta itu mungkin berkaitan dengan isu lingkungan dan konservasi ruang hijau.
Baca Juga:
"Mungkin itu ada hubungan dengan masalah penghijauan ya, lahan hijau," tambahnya.
Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Nomor 257 Tahun 2025, sebanyak 21 jenis olahraga permainan kini menjadi objek PBJT jasa kesenian dan hiburan.
Jenis olahraga tersebut meliputi padel, pilates, mini soccer, tenis, jetski, bowling, dan lainnya.
Sementara golf tidak termasuk dalam daftar itu, mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 52/PUU-IX/2011.
Dalam putusan itu, MK menyatakan bahwa permainan golf bukanlah objek pajak hiburan dan tidak dapat dikenai PBJT oleh pemerintah daerah.
Akibatnya, pungutan hanya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Sebelumnya, praktik perpajakan terhadap golf sempat menjadi polemik akibat pajak ganda, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.
Gugatan yang diajukan oleh asosiasi pemilik lapangan golf berujung pada pembatalan pengenaan PBJT oleh pemda.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2022, disebutkan bahwa golf tidak termasuk dalam jasa hiburan yang bebas dari PPN, karena dianggap sebagai jasa komersial.
Dengan demikian, aktivitas ini tetap dikenakan PPN oleh pusat, namun tidak lagi oleh pemda.
Sementara itu, sejumlah masyarakat mempertanyakan keadilan dalam penerapan pajak.
Banyak yang merasa aneh ketika olahraga seperti pilates dan tenis harus dikenai PBJT, sedangkan golf, yang identik dengan kalangan menengah atas, tidak dikenai pajak daerah.*
(bb/a008)
JAKARTA Politikus senior Partai Golkar, Nurdin Halid, menanggapi tegas isu yang menyebutkan adanya dorongan untuk menggelar Musyawarah N
Politik
JAKARTA Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kembali mengungkap temuan penting dalam pengawasan intensif terhadap peredaran produk kos
Entertainment
MATARAM Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa pengibaran bendera bergambar karakter dari serial ma
Nasional
SURABAYA Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdig) Nezar Patria menegaskan pentingnya disiplin verifikasi sebagai fondasi utama
Sains & Teknologi
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan alokasi anggaran sektor kesehata
Kesehatan
SERDANG BEDAGAI Seorang pria paruh baya bernama Sarbaini alias Amang (50), warga Dusun Kedondong, Desa Melati II, Kabupaten Serdang Beda
Peristiwa
JAKARTA Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menjelaskan bahwa Menteri Perdagangan 20152016, Thom
Hukum dan Kriminal
MEDAN Sebanyak 500 personil Polri, TNI, dan instansi terkait telah disiapkan untuk mengamankan perhelatan olahraga internasional, 3rd In
Olahraga
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, resmi menghirup udara bebas setelah mendapatkan amnesti dari Presiden Pra
Politik
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, AM Akbar Supratman, menyampaikan apresiasi mendalam terhadap keputusan Pres
Hukum dan Kriminal