Wacana Kampus Kelola Tambang, Komisi X DPR Ingatkan Perlunya Kajian Mendalam

JAKARTA  -Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menanyakan langsung kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikti) Saintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro, mengenai wacana pemberian izin kepada perguruan tinggi untuk mengelola tambang. Namun, Satryo hanya menyatakan bahwa usulan tersebut masih sebatas wacana dan belum ada keputusan resmi.

“Kemarin sempat kami tanyakan pada saat rapat kerja dengan Mendikti. Tapi dari pihak Mendikti sampaikan ‘masih wacana’,” ujar Hadrian kepada Kompas.com, Senin (27/1).

Hadrian menambahkan bahwa wacana ini perlu mendapat kajian yang mendalam, terutama mengenai tujuan dan dampaknya terhadap pendidikan. Ia menekankan bahwa jika izin ini diberikan, maka perguruan tinggi harus memastikan bahwa tujuan utama tetap untuk kepentingan pendidikan, bukan untuk kepentingan bisnis semata.

“Kampus sebagai institusi independen harus tetap fokus pada pencetakan cendekiawan dan generasi unggul. Jangan sampai terkooptasi oleh kepentingan segelintir orang,” ujarnya.

Meski demikian, Hadrian juga menyampaikan bahwa jika wacana ini terealisasi, pihaknya akan meningkatkan pengawasan agar pengelolaan tambang oleh perguruan tinggi tidak merugikan masyarakat atau mahasiswa. Sebagai contoh, Hadrian menyatakan bahwa jika pendapatan dari tambang digunakan untuk menurunkan biaya kuliah, hal ini tidak akan menjadi masalah.

Sementara itu, Forum Rektor Indonesia mendukung wacana tersebut, dengan alasan bahwa pengelolaan tambang oleh perguruan tinggi dapat menjadi sumber pendapatan tambahan yang dapat meringankan beban biaya kuliah bagi mahasiswa. Wakil Ketua Forum Rektor Indonesia, Didin Muhafidin, menyatakan bahwa dengan pendapatan tambahan dari tambang, yayasan pendidikan tinggi bisa mengurangi ketergantungan pada uang kuliah mahasiswa yang tinggi.

“Jika yayasan mendapatkan tambahan pendapatan dari proyek tambang, tentu muaranya akan meringankan beban mahasiswa,” kata Didin.

Sebagai informasi, saat ini Baleg DPR RI sedang melakukan kajian terkait kemungkinan agar perguruan tinggi dan UKM dapat mengelola tambang, yang akan menjadi bagian dari revisi UU Minerba. Namun, hingga saat ini, belum ada konsep yang jelas terkait wacana ini.(kmps)

(N/014)